Ngawi, 8 Januari 2024 – Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih gamang menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya.
Di sisi lain, hamper semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Akan tetapi, dalam prakteknya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Ife (1995) mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) Inisial: dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk rakyat, (2) Partisipatoris : dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat, (3) Emansipatori: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat.
Dengan demikian, peran serta pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tentunya diinisiasi langsung oleh pemerintah. Salah satu inisiasi dari DPMD Kabupaten Ngawi sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan yaitu melalui kegiatan Sambang Desa Nyambung Roso. Kegiatan Sambang Desa Nyambung Roso memungkinkan Kepala Daerah dan OPD untuk bertemu dengan masyarakat dan mendengarkan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung.
Giat ini dimulai dengan pelaksanaan gotong royong yang jenis kegiatannya disesuaikan dengan kondisi di wilayah desa masing-masing. Diharapkan Gotong royong dapat menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas antar masyarakat. Kegiatan selanjutnya yaitu dialog antara Bupati dan masyarakat, dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluh kesah mereka kepada pimpinan. Dengan mendengarkan permasalahan secara langsung diharapkan pemerintah memberikan solusi dan dapat menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan selanjutnya bagi OPD terkait.