Pemerintah pusat dan daerah dalam rapat koordinasi yang diadakan via Zoom pada Senin , 5 Februari 2024 menanggapi kondisi Inflasi Nasional bulan Januari 2024 yang telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) awal Februari lalu. Rakor dipimpin oleh Irjen Kemendagri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si. dan dihadiri oleh perwakilan Badan Pangan Nasional, BULOG, Kementerian Perdagangan, Kementerian Holtikultura, Kejaksaan Negeri, Kementerian Perdagangan, TNI dan Polri. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi bersama dengan TPID Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia turut mengikuti rapat ini untuk menyimak terkait kondisi terkini inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (1/2), mencatat Indonesia mengalami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024. Sementara itu, inflasi Januari 2024 secara tahunan sebesar 2,57 persen. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, “Perkembangan inflasi selama lima tahun terakhir biasanya memang di bulan Januari selalu mengalami inflasi bulan ke bulan. tetapi catatan Kami adalah inflasi pada Januari 2024 ini kalau kita lihat berdasarkan historis sejak tahun 2020, inflasi Januari 2024 adalah yang terendah dibandingkan dengan inflasi Januari month to month di tahun-tahun sebelumnya”.
Kelompok pangan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar karena lonjakan harga beras, termasuk juga harga tomat. Pada akhir Desember 2023, harga tomat sebesar Rp17.500/kg sementara di akhir Januari 2024, harga tomat sudah mengalami apresiasi menjadi Rp22.098/kg atau naik 26,27%. Sedangkan beras premium juga mengalami kenaikan meskipun tidak setinggi tomat yakni dari Rp14.390/kg pada akhir Desember 2023 menjadi Rp14.520/kg pada akhir Januari 2024 atau naik 0,9%. Sebaliknya, sejumlah komoditas menyumbang deflasi terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi hingga tarif pesawat.
Untuk menjaga inflasi tetap stabil intervensi dari pemerintah pusat dan daerah masih harus terus dilakukan. Gerakan Pangan Murah, Pendistribusian SPHP Beras Bulog, SPHP Jagung untuk peternak, dan monev harga dan pasokan rutin adalah intervensi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah disamping Intervensi fiskal oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga dapat mengusulkan Dana Dekonsentrasi pada Badan Pangan Nasional.