Ngawi, 2 April 2024 – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ngawi turut serta dalam sesi diskusi yang bertema “Stimulasi Investasi Infrastruktur Pemerintah Melalui Booming Sumber Daya Alam untuk Negara Lower Middle Income”. Diskusi ini diselenggarakan pada Selasa, 2 April 2024 secara daring, dengan presenter utama Bachtari Alam H., Postdoctoral dari Research Center for Macroeconomics and Finance dengan tajuk Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pasca Booming SDA dan Implikasinya terhadap belanja infrastruktur. Diskusi juga dihadiri oleh pembahas, Dr. Yesi Hendriani, S.P., M.Si dan Sigit Setiawan, S.T., M.M, keduanya merupakan ahli dari Research Center for Macroeconomics and Finance. Moderator dari diskusi ini adalah Nisa Agistini R., Mahasiswa Magister di KDI School of Public Policy and Management.
Dalam diskusi ini, infrastruktur dipandang sebagai elemen krusial dalam pertumbuhan ekonomi karena memberikan landasan bagi kegiatan perekonomian, meningkatkan produktivitas, memfasilitasi mobilitas, dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Investasi dalam infrastruktur, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dianggap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perbaikan kondisi sosial melalui perdagangan yang lebih mudah.
Namun, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah investasi pada sektor infrastruktur masih rendah. Oleh karena itu, dalam diskusi tersebut diajukan pertanyaan tentang bagaimana stimulasi investasi infrastruktur pemerintah melalui booming sumber daya alam untuk negara lower middle income.
Model analisis yang digunakan dalam mengetahui pengaruh Dana Bagi hasil SDA terhadap belanja infrastruktur menggunakan regresi data time series tahunan dan cross section panel 2010-2020 di 508 kabupaten kota dengan pendekatan panel dinamis metode generalized of moment (GMM) arellano bond stata 17. Data sekunder yang digunakan adalah data pertumbuhan PDRB harga konstan, DBH SDA, DAU, DAK, PAD, data realisasi belanja daerah infrastruktur dan data jumlah penduduk. Sedangkan sumber data berasal dari Kemenkeu, Kementerian PU dan BPS.
Dari hasil regresi, bahwa belanja di bidang infrastruktur di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh PDRB kapita, dan PAD kapita dibanding DBH SDA kapita yang artinya peran pemerintah pusat masih begitu besar dalam menentukan belanja insfrastruktur di tingkat kabupaten kota di indonesia. Dibandingkan dengan DBH SDA kapita ternyata peran PDRB kapita menduduki posisi dominan terhadap investasi infrastruktur di Indonesia. Sebagai simpulan, booming SDA berpengaruh terhadap belanja infrastruktur. Jika hanya dilihat dari DBH SDA saja memang memilik pengaruh yang minim terhadap belanja infrastruktur disebabkan oleh pendapatan yang dihasilkan DBH SDA relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bergantung dari DBH SDA saja tapi juga sektor lain. Sehingga rekomendasi yang disajikan bahwa pemerintah perlu tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan pendapatan dari DBA SDA dengan mempertimbangkan untuk menaikkan harga (nilai tambah) SDA yang dieksploitasi dengan HILIRISASI SDA.
Para pembicara menguraikan beberapa strategi dan solusi yang dapat diterapkan, termasuk:
- Mendorong investasi swasta melalui insentif dan kebijakan yang kondusif, seperti peraturan yang menarik bagi investor dalam bidang sumber daya alam.
- Pemanfaatan dana-dana publik dan swasta untuk membangun infrastruktur dasar yang mendukung eksploitasi sumber daya alam, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya.
- Meningkatkan kerja sama antar pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan mempercepat proyek-proyek infrastruktur yang strategis.
- Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk transparansi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya investasi infrastruktur melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana bagi negara lower middle income seperti Indonesia, termasuk bagi Kabupaten Ngawi. BAPPEDA Ngawi berkomitmen untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif demi kemajuan daerah.