Jakarta, 24 Juli 2024 – Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil) bersama perwakilan Kelompok Kerja Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Pokja KPBU) Kabupaten Ngawi menghadiri rapat Koordinasi Penyiapan dan Pembiayaan Daerah untuk Badan Usaha (KPDBU). Rapat ini membahas topik penting mengenai Asistensi Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (RKKD) untuk membayar layanan KPBU dalam penyediaan infrastruktur kepentingan umum. Salah satu contoh kasus yang dibahas adalah perhitungan RKMKL KPBU APJ Kabupaten Ngawi.
Rapat yang berlangsung di Yuan Garden Hotel, Jakarta, dipimpin oleh Bapak Raden An’an dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Narasumber kegiatan terdiri dari berbagai instansi, termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Dalam Negeri, dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Peserta rapat berasal dari unsur simpul KPBU provinsi serta kabupaten/kota yang sedang mempersiapkan proyek KPBU.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya bagi kabupaten/kota untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan memperbaiki internal birokrasi dan memperbaiki data potensi pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Hal ini bertujuan agar pelaksanaan KPBU dapat berjalan dengan lebih aman dan nyaman.
Kepala Bidang Infraswil Kabupaten Ngawi, dalam keterangannya, menyatakan bahwa rapat ini sangat penting bagi Kabupaten Ngawi dalam memahami dan mengimplementasikan perhitungan RKKD. “Dengan adanya asistensi dan arahan dari berbagai pihak terkait, kami berharap dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung proyek-proyek KPBU yang ada,” ujarnya.
Perwakilan dari Pokja KPBU Kabupaten Ngawi juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat diperlukan dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas bagi kepentingan umum. “Rapat ini memberikan wawasan yang berharga dan kami optimis dapat menerapkan hasilnya untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Ngawi,” katanya.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kabupaten/kota yang sedang mempersiapkan proyek KPBU dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membayar layanan KPBU. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.