Pelaksanaan Pelaporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten/Kota ini wajib bagi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang kriteria daerah Kabupaten/ Kota peduli HAM. Dalam Permenkumham ini juga mengatur pelaporan Kabupaten/ Kota peduli HAM yang meliputi 120 indikator dan 10 hak dasar. Kesepuluh hak dasar meliputi hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak. Sedangkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. RANHAM hadir untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPM Bappeda Prov. Jatim Kukuh Trisandi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Persiapan Pelaporan Aksi HAM Periode B08, Kamis-Jumat (27-28/8/2024) di Malang yang dihadiri Bappeda dan Bagian Hukum Kabupaten/ Kota se-Jatim.
Terkait Pelaksanaan pelaporan aksi HAM di Kabupaten Ngawi pada periode B04 mendapatkan hasil yang optimal karena telah sesuai dengan substansi data dukung aksi HAM yang dilaporkan serta ukuran dalam memahami substansi dan melaksanakan aksi HAM. Sedangkan adanya beberapa temuan hasil background study RPJMN 2025-2029 yaitu pelanggaran HAM masih cukup sering terjadi seperti hak kebebasan berekspresi dan beragama dan beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM belum ditindaklanjuti, serta isu pembangunan HAM yang menjadi prioritas. Oleh karenanya pada RPJMN 2025-2029 penegakan HAM di Indonesia dijadikan salah satu prioritas pembangunan Nasional sesuai dengan pemetaan program Nasional.(PPM)