Malang, 21-22 November 2024
Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi didampingi oleh Kepala Bidang Rendalev, mengikuti acara Kick Off Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 November 2024 di Hotel Shayana, Malang. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Dalam sambutannya, beliau juga menekankan pentingnya penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di kabupaten/kota, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, terdapat dua narasumber yang menyampaikan materi penting, yaitu:
- Bapak Jayadi dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), yang membahas rancangan RPJMN 2025-2029 sebagai bahan penyelarasan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota. RPJMN 2025-2029 menjadi acuan utama dalam menentukan arah pembangunan nasional yang akan diterjemahkan ke dalam perencanaan daerah di masing-masing kabupaten/kota.
- Bapak Bob Ronald dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), yang menyampaikan ringkasan pedoman penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang akan diterbitkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) pada bulan Januari 2025. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi daerah dalam menyusun RPJMD yang sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.
Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi seluruh kepala Bappeda se-Provinsi Jawa Timur untuk berdiskusi dan bertukar informasi mengenai strategi perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien. Melalui kegiatan ini, Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi dan seluruh peserta diharapkan dapat lebih memahami arah dan kebijakan nasional yang harus diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kepala Bappeda Ngawi menyambut baik acara ini sebagai langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang merata. Dalam pertemuan ini, juga ditekankan pentingnya penerapan prinsip partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat
