Kegiatan Bidang PPM

Bertempat di Grand Swiss-bel hotel Darmo Surabaya, Senin-Rabu (14-16/10/2024) gelaran Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Regsosek melalui Aplikasi SEPAKAT dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jatim Andika P Herlambang serta dihadiri oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jatim dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jatim. Acara ini di adakan untuk mengimplementasikan pemanfaatan data sektoral yang ada pada data Regsosek melalui

Posyandu (pos pelayanan terpadu) merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan puskesmas yang memberikan pelayanan setiap hari, posyandu hanya melayani setidaknya 1 kali dalam sebulan. Dalam kunjungan

Dalam rentan kurun waktu 2002-223 Jawa Timur telah mampu menurunkan angka penduduk miskin ekstrim sebesar 3,74 persen poin. Berdasar data BPS Maret 2024 kemiskinan ekstrim Jatim 0,66 persen lebih baik dari capaian nasional 0,83 persen. Pada rapat koordinasi upaya penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di wilayah Bakorwil I Madiun, Kamis (26/9/2024) Kepala Bidang PPM Bappeda

Pjs Bupati Ngawi Tiat S, Suwardi melakukan audiens dengan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kab. Ngawi termasuk Kepala Bappeda Indah Kusuma Wardhani di Ruang kerja Bupati, Jumat (27/9/2024).  Kepala bappeda menyampaikan program kegiatan srunting dan kemiskinan yang ada di Ngawi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui progres penurunan stunting, upaya serta inovasi yang telah dilakukan pemerintah. Dalam

Monev Percepatan Penurunan Stunting Semester 1 Tahun 2024 Bakorwil Madiun dilaksanakan di Ruang Rapat Bakorwil I Madiun, Kamis (26/9/2024). Kegiatan diikuti 10 kab/ kota yang termasuk dalam Bakorwil I Madiun yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kota Madiun dan Kota Kediri. Metode monev kali

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinkes Jatim), kembali melakukan penguatan implementasi Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS), sebagai langkah preventif mencegah dari penyakit.Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)  merupakan salah satu indikator dalam arah kebijakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan semesta. Dengan mengundang Bappeda dan DInas Kesehatan

Wajib belajar 13 tahun merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun prasekolah atau PAUD dan 12 tahun di sekolah dasar dan menengah. Sebagai upaya untuk mendata serta menarik kembali Anak Tidak Sekolah (ATS), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menggelar FGD Survei dalam rangka Kesiapan Pemda

Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaanya telah ditentukan oleh daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung operasional layanan publik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi diwakili Bappeda

Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting yang disingkat RAD Penurunan Stunting merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam 5 (lima) tahunan penurunan stunting untuk mewujudkan target penurunan angka stunting. Untuk mempersiapkan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi melalui bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) mengundang Dinas dan Instansi terkait guna membahas Rencana Aksi Daerah Percepatan