Kegiatan Bidang PPM

Pelaksanaan Pelaporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten/Kota ini wajib bagi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang kriteria daerah Kabupaten/ Kota peduli HAM. Dalam Permenkumham ini juga mengatur pelaporan Kabupaten/ Kota peduli HAM yang meliputi 120 indikator dan 10 hak dasar. Kesepuluh hak dasar meliputi hak atas […]

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dan BPS Ngawi utamanya dalam pengentasan kemisakinan terjalin semakin harmonis. Hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan dari tahun lalu. Dalam kesempatan rapat koordinasi penanggulangan kesmikinan di Kabupaten Ngawi dan rilis data kemiskinan tahun 2024 oleh BPS yang diselenggarakan oleh Bappeda Ngawi, Senin (5/8/2024) Wakil Bupati sekaligus

Mendasar Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan bahwa program Wajib Belajar 12 tahun sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan.  Anak Tidak Sekolah (ATS) didefinisikan sebagai anak usia SD/MI sederajat (7-12 tahun), sekolah SMP/MTs sederajat (13-15 tahun), dan SMA/SMK/MA sederajat (16-18 tahun) yang tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. Pemerintah melalui

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono secara simbolis menyerahkan beasiswa mahasiswa miskin berprestasi tahap pertama tahun 2024 Kamis (18/7/2024) di Pendopo Wedya Graha. Turut hadir dalam acara ini delegasi dari beberapa Perguruan Tinggi di Ngawi seperti Institut Agama Islam Ngawi (IAINg), Kampus Moderen, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Islamiah (STITI) dan  perwakilan penerima Bantuan Langsung Tunai(BLT)

Dalam upaya peningkatan data sasaran kemiskinan yang up to date, dilaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) bagi operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seluruh desa di wilayah Kecamatan Paron, Rabu (17/7/2024) di aula kantor Kecamatan Paron. Acara dipandu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Paron. Acara dibuka langsung oleh Camat Paron Arin Royanto,

Pelaporan pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sistem pelaporan untuk Kabupaten/ Kota adalah  Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi

Menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua penduduk bumi merupakan misis dari Sustainable  Development Goals (SDGs) atau yang lebih dikenal dengan pembangunan  berkelanjutan. Mendasar pada tujuh belas  tujuan dan 169 target yang merangkum rencana pembangunan untuk mencapai kesejahteraan global sebagai sebuah persetujuan internasional di bidang pembangunan, SDGs menggalakkan perjalanan menuju pembangunan yang berkelanjutan,mencakup

Bertempat di aula kantor Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bersama Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mengikuti musyawarah desa khusus verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan tersebut merupakan inisiasi dari Desa Kedunggudel dalam rangka membangun DTKS yang lebih terbarukan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Widodaren Wibowo, S.P beserta

Dalam rangka mendukung usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI mengadakan rapat sosialisasi kebijakan dan menu DAK fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2025 secara daring dengan mengundang Dinas Kesehatan, RSU, Puskesmas dan Bappeda Kabupaten/ Kota se-Indonesia melalui aplikasi zoom meeting, Senin (24/6/2024). Rapat ini membahas terkait Kebijakan DAK Fisik TA 2025 dalam mendukung RPJMN