Strategi Optimalisasi Kapasitas Fiskal Daerah untuk Pemenuhan Belanja Infrastruktur dalam APBD Kabupaten Ngawi

Abstract

Kapasitas fiskal Kabupaten Ngawi dalam mendukung target mandatory spending infrastruktur sebesar 40% menghadapi tekanan serius akibat dominasi belanja pegawai dan tingginya porsi belanja wajib (mandatory spending). Data APBD menunjukkan bahwa belanja daerah relatif stagnan, sementara ruang fiskal semakin terbatas oleh kewajiban mandatory spending infrastruktur 40 persen, mandatory spending pendidikan 20 persen, mandatory spending kesehatan, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, serta pajak rokok untuk kesehatan . Di sisi lain, belanja infrastruktur yang tercatat masih fluktuatif dan belum sepenuhnya mencerminkan realisasi pembangunan fisik di lapangan karena keterbatasan pemetaan belanja hibah dan bantuan keuangan. Isu ini mendesak karena berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik serta memicu risiko sanksi berupa pemotongan dana transfer apabila belanja mandatory spending infrastruktur tidak terpenuhi. Jika tidak segera ditangani, keterbatasan ruang fiskal akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperlebar kesenjangan layanan. Policy brief ini merekomendasikan penguatan kualitas belanja, optimalisasi pendapatan, melakukan review menyeluruh terhadap belanja operasional dan belanja rutin, serta menyusun strategi pemenuhan belanja mandatory spending secara bertahap