Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dalam rangka mewujudkan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adakan rapat koordinasi penyusunan road map reformasi birokrasi tematik digitalisasi administrasi pemerintahan dalam hal ini stunting, pada hari Senin (8/5/2023) di Aula Bappeda Kabupaten Ngawi. Dijelaskan oleh sekretaris Bappeda Irine Sulistyowati sebagai pemimpin rapat, bahwa mewujudkan reformasi birokrasi tematik digitalisasi administrasi pemerintahan (stunting) menjadi tugas bersama perangkat daerah dengan harapan upaya tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan ini pimpinan rapat mengharapkan peserta rapat diskusi aktif, perwakilan perangkat daerah yang hadir dapat memberikan saran masukan dan sharing bagaimana mewujudkan digitalisasi administrasi pemerintahan dalam hal ini stunting terutama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Kesehatan serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
Selanjutnya penjelasan teknis terkait reformasi birokrasi baik general maupun tematik disampaikan oleh kepala Bagian Organisasi Hari Wahono. Menurut Hari Wahono, dalam penyusunan RB terdapat empat tahapan yaitu penyusunan road map RB, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi. Untuk RB general dalam penyusunan road map terdiri dari penetapan prioritas kegiatan utama dan penetapan target kegiatan utama. Sedangkan untuk RB tematik penyusunan road map terdiri dari pemilihan tema, identifikasi masalah dan penetapan kinerja. “RB tematik merupakan strategi baru dalam road map RB 2020-2024. Dengan waktu yang terbatas tersebut ditetapkan beberapa ketentuan antara lain penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan dan pengendalian invlasi” kata Hari menjelaskan.
Selain kepala bagian organisasi, hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Nugraha Ningrum atau yang akrab dipanggil Aning sebagai sekertaris tim percepatan penurunan stunting. Aning menyampaikan bahwa proses bisnis sistem pendataan stunting melalui aplikasi satu data yang saat ini dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian . Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari perangkat daerah terkait.(PPM)