7 November 2023 – Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan sebuah webinar dengan tema “Sosialisasi Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).” Webinar ini merupakan langkah strategis dalam mengedukasi para pemangku kepentingan terkait penerbitan SKP, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
Acara webinar ini berlangsung pada Selasa, 07 November 2023, dan diselenggarakan secara daring. Peserta dari seluruh penjuru Indonesia termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) atau Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, diundang untuk berpartisipasi.
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) memiliki peran penting dalam mengakomodasi penelitian ilmiah dan inovasi yang mendukung pembangunan yang lebih baik. SKP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pusat memiliki kualitas yang sama pentingnya dalam menjamin kelancaran penelitian serta mengakses dana penelitian yang disediakan oleh pihak terkait. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan proses penerbitan SKP sangatlah penting.
Sosialisasi ini akan dipimpin oleh Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Risnandar Mahiwa, S.STP, M.Si. Para peserta akan diberikan panduan lengkap tentang tata cara penerbitan SKP yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kesempatan akan diberikan kepada peserta untuk bertukar pengalaman dan berdiskusi mengenai praktik terbaik dalam penerbitan SKP.
Melalui webinar ini, diharapkan pemerintah daerah dan pusat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka terkait dengan penerbitan SKP. Penerbitan SKP yang efisien, sesuai dengan peraturan, dan transparan akan membantu mendukung penelitian ilmiah dan inovasi yang lebih berkualitas. Hal ini akan memberikan dampak positif pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi diwakili oleh Bappeda, DPMPTSP dan Bakesbangpol Ngawi. Bersinergi dalam pelayanan publik di sektor peningkatan ekosistem penelitian di lingkup pemerintah daerah. Adapun Narasumber adalah :
Andi Baso Indra Paharuddin, S.STP, M.Si, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional (Penguatan Layanan Pemerintahan SKP Dalam Konteks Kewaspadaan Nasional).
Ninuk Handoyo Riantini, SE., MA, Kepala Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi (Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah).
Ispahan Setiadi, SH., M.Si, Penanggungjawab Tim Bagian Perundangundangan Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Sosialisasi Permendagri 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Implikasinya).