TPID Kabupaten Ngawi Ikuti Zoom Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Ngawi, 4 Maret 2024. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi aktif mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Zoom untuk mengamankan pasokan dan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2024. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

Dalam rapat tersebut, sinergi dari hulu ke hilir menjadi fokus utama dalam menjaga stabilisasi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya penerapan Gerakan Pasar Murah (GPM), sinergi dengan TPID, dan pemantauan harga pasar baik di tingkat induk maupun pasar modern. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengendalikan harga pangan, termasuk dengan pengaman beras SPHP untuk stabilisasi harga.

Selain itu, Bulog juga akan melakukan realisasi bongkar impor beras sebanyak 27.000 ton untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah. Peningkatan Nilai Tukar Tanaman Pangan (NTPP) dari 116,16 pada Januari menjadi 120,30 pada Februari 2024 menjadi faktor utama dalam kenaikan harga jual beras di tingkat petani. Oleh karena itu, strategi perlu dipikirkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen (petani) dan konsumen (masyarakat).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga menyampaikan bahwa inflasi pada bulan Februari 2024 mencapai 2,75 persen secara year on year (yoy), sedangkan target inflasi untuk tahun 2024 adalah 2,5 persen dengan toleransi kurang dan lebih 1 persen. Komoditas yang menyumbang kenaikan IPH paling tinggi pada minggu kelima Februari 2024 antara lain beras, cabai merah, dan telur ayam ras. Beras merupakan penyumbang kenaikan inflasi paling tinggi selama beberapa bulan terakhir. Gubernur dan Kepala Daerah diminta untuk memastikan keamanan tetap terjaga dengan baik menjelang Ramadhan, mengingat inflasi dan kenaikan harga seringkali berdampak pada gangguan keamanan.

Pemda dihimbau untuk terus melaksanakan sembilan langkah pengendalian inflasi sebagai upaya antisipasi dan penanganan kondisi ekonomi yang berpotensi memicu kenaikan harga pangan.

Scroll to Top