Dalam rangka mempercepat pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Ngawi, Ibu Sekretaris bersama para JFT dan JFU bidang Infraswil menggelar rapat koordinasi yang melibatkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemerintah Desa (Pemdes), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ngawi. Salah satu pencapaian penting dari rapat koordinasi ini adalah kesepakatan mengenai hasil perhitungan pengurangan luas kawasan kumuh di Kabupaten Ngawi. Awalnya, kawasan kumuh di daerah ini tercatat seluas 131 hektar. Melalui berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan, seluruh luas kawasan kumuh tersebut berhasil dituntaskan. Ini adalah langkah signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan bagi warga Ngawi.
Untuk memastikan keberlanjutan dari program ini, langkah berikutnya adalah penetapan lokasi-lokasi yang diduga masih tergolong kumuh. Penetapan ini didasarkan pada data kepadatan bangunan, angka stunting, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data-data tersebut akan menjadi acuan untuk melakukan survei baseline. Survei baseline akan memberikan gambaran awal mengenai kondisi kawasan yang diduga kumuh. Hasil dari survei ini sangat penting karena akan menjadi input bagi penyusunan data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Anggaran 2025-2029. Dengan data yang akurat dan terkini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kawasan kumuh di masa depan.
Kesuksesan dalam pengurangan kawasan kumuh ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara berbagai instansi terkait. Koordinasi antara Dinas Perkim, DLH, Dinkes, Pemdes, dan BPN menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor adalah kunci dalam menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh. Kolaborasi ini memungkinkan setiap instansi untuk berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga tercipta solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penataan kawasan kumuh. Melalui berbagai program dan kebijakan yang telah diimplementasikan, pemerintah bertekad untuk terus meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan hidup bagi warganya.