Surabaya, 20 Juni 2024 – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur. Acara ini diadakan di Surabaya pada tanggal 20 Juni 2024.
Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan motivasi kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten/Kota dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mereka. Hak Kekayaan Intelektual mencakup berbagai aspek seperti hak cipta, paten, dan merek dagang yang sangat penting dalam melindungi inovasi dan kreativitas di daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Inotek BRIDA Jatim menekankan pentingnya pemahaman dan perlindungan HKI bagi pemerintah daerah. “Dengan adanya perlindungan HKI, kita dapat memastikan bahwa inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah tidak hanya diakui tetapi juga dilindungi secara hukum,” ujarnya.
Perwakilan dari Bappeda Ngawi menyatakan bahwa kegiatan Bimtek ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan kemampuan dalam mengelola serta melindungi HKI. “Kami berharap melalui bimbingan teknis ini, kami dapat lebih memahami pentingnya HKI dan bagaimana mengimplementasikannya di lingkungan kerja kami,” kata salah satu peserta dari Bappeda Ngawi.
Acara ini diikuti oleh berbagai perangkat daerah dari seluruh Jawa Timur. Mereka menerima materi tentang berbagai jenis HKI, prosedur pendaftaran, serta strategi untuk melindungi dan memanfaatkan HKI secara optimal. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berkonsultasi langsung dengan para ahli di bidang HKI.
Bimtek ini merupakan salah satu upaya BRIDA Jatim dalam mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas di daerah. Dengan pengetahuan dan motivasi yang diberikan melalui acara ini, diharapkan perangkat daerah dapat lebih aktif dalam melindungi hasil karya dan inovasi yang dihasilkan.
BRIDA Jatim berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan perlindungan HKI di Jawa Timur.