Ngawi, 10 September 2024 – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024 yang diadakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur secara daring. Acara ini bertujuan mengevaluasi hasil penginputan IPKD oleh kabupaten/kota se-Jawa Timur, yang telah berlangsung tanggal 2 hingga 6 September 2024.
BRIDA Jawa Timur, yang salah satu tugasnya adalah mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, mengundang berbagai perwakilan dari pemerintah daerah untuk membahas dan meninjau hasil penginputan IPKD. IPKD sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tata kelola keuangan daerah berdasarkan beberapa aspek, seperti efektivitas penganggaran, pengendalian anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas.
Dalam rapat ini, Bappeda Ngawi bersama dengan Tim IPKD Ngawi (Inspektorat, Badan Keuangan dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian) dan peserta dari kabupaten/kota lain membahas hasil sementara IPKD 2024 yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah masing-masing. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penting bagi daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah guna mencapai tata kelola yang lebih efisien dan akuntabel. Pada kesempatan 2 (dua) hari kedepan, setiap Kabupaten / Kota diberi kesempatan mengunggah ulang data dukung yang diperlukan.
Perwakilan Bappeda Ngawi menyatakan bahwa IPKD merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. “Kami di Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, sebagai upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Vita Purnamasari.
Dalam rapat tersebut, BRIDA Provinsi Jawa Timur juga memberikan arahan kepada setiap kabupaten/kota terkait strategi peningkatan kinerja IPKD, termasuk pentingnya sinergi antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Bappeda dalam menyusun dan mengendalikan anggaran daerah. Fokus evaluasi kali ini juga mencakup upaya-upaya inovatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan pengelolaan keuangan yang sering dihadapi, seperti penyerapan anggaran yang optimal dan pengelolaan belanja daerah yang lebih efektif.
Hasil dari evaluasi IPKD 2024 diharapkan dapat membantu daerah, termasuk Kabupaten Ngawi, dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih baik dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penting untuk berbagi pengalaman antar daerah mengenai tantangan dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan.
Dengan partisipasinya dalam Rakor IPKD 2024, Bappeda Ngawi berharap dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berlandaskan pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan efisiensi.