02 Oktober 2024, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur meluncurkan policy brief yang membahas pentingnya keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Policy brief ini disusun untuk menyoroti semakin meningkatnya ancaman siber yang dapat mengganggu sistem pemerintahan digital di era modern. Ditulis oleh Analis Kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan, Robajanto dan Vindha, policy brief ditampilkan dalam acara Bimbingan Teknis Karya Tulis Ilmiah di Kabupaten Ngawi.
Dalam peluncuran tersebut, BRIDA Jatim menyajikan beberapa rekomendasi penting guna memperkuat sistem keamanan pemerintahan berbasis elektronik. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk merespons ancaman siber secara cepat dan efektif. Berikut adalah empat rekomendasi utama yang disampaikan:
- Menempatkan SPBE sebagai Skala Prioritas
SPBE harus diprioritaskan dalam agenda pemerintahan, khususnya melalui peremajaan sarana dan prasarana (sarpras) IT. Pembaruan ini bertujuan agar sistem tidak rentan terhadap serangan siber yang semakin canggih dan beragam. - Bekerjasama dengan Para Ahli IT di Luar Pemerintah
Pemerintah diimbau untuk menjalin kolaborasi dengan para ahli teknologi informasi, khususnya yang berfokus pada kejahatan siber (cyber crime). Kerja sama ini bertujuan memperkuat sistem pertahanan keamanan siber dari berbagai potensi ancaman eksternal. - Mendorong Transformasi Budaya Kerja Berbasis Digital
BRIDA Jatim menekankan perlunya perubahan budaya kerja berbasis digital, dengan fokus pada peningkatan kesadaran terhadap etika, privasi, dan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. - Pendidikan dan Pelatihan SDM di Bidang IT
Pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang IT juga menjadi salah satu rekomendasi kunci. Diharapkan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, SDM pemerintah mampu merespon dengan cepat terhadap serangan siber dan gangguan keamanan lainnya.
Peluncuran policy brief ini merupakan bentuk komitmen BRIDA Jatim untuk mendorong pemerintahan yang lebih aman, modern, dan tanggap terhadap tantangan digital. Ke depan, diharapkan langkah-langkah yang disarankan dalam policy brief ini dapat diimplementasikan guna melindungi sistem pemerintahan berbasis elektronik dari serangan dan risiko yang mungkin muncul.