Ngawi, 7 Oktober 2024 – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat ini diikuti oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan dalam rapat tersebut bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga semakin meningkat pada minggu pertama Oktober 2024. “Minggu lalu terdapat 180 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga, dan pada minggu ini jumlahnya meningkat menjadi 247 kabupaten/kota, terutama untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit,” ujar Tomsi.
Tomsi juga menjelaskan bahwa kenaikan harga terjadi secara acak di berbagai wilayah, dengan beberapa kabupaten/kota yang berdekatan tidak mengalami kenaikan harga. “Ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut bersifat internal di masing-masing daerah. Kami berharap daerah-daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) segera melakukan introspeksi dan menekan kenaikan harga agar tidak terjadi lagi di minggu berikutnya,” tegasnya.
Deputi Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, turut memaparkan bahwa tingkat deflasi komponen harga bergejolak pada September 2024 mencapai titik terdalam selama lima tahun terakhir, dengan deflasi sebesar 2,81%. Komponen bahan makanan juga mengalami deflasi sebesar 1,93% pada bulan yang sama. Selain itu, komponen energi turut mengalami deflasi sebesar 0,30%, yang dipicu oleh penurunan harga BBM nonsubsidi.
Pudji menambahkan bahwa secara nasional, lebih banyak kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH pada minggu pertama Oktober 2024 dibandingkan yang mengalami kenaikan. “Harga bawang merah naik sebesar 5,50% dibandingkan September 2024, sementara harga minyak goreng naik sebesar 0,36%. Harga telur ayam juga mengalami kenaikan sebesar 0,53%, sementara harga cabai rawit turun 3,24% dibandingkan bulan sebelumnya,” jelasnya.
Rakor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan stabilitas harga dan pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia. TPID diharapkan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pengendalian inflasi, guna menjaga kestabilan harga di daerah.