Bappeda Ngawi Hadiri Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Mojokerto, 14-15 November 2024 – Bappeda Kabupaten Ngawi, yang diwakili oleh JFU Bidang Perekonomian, turut berpartisipasi dalam Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur ini berlangsung di Hotel Ayola Sunrise, Mojokerto.

Sosialisasi ini menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra lingkup perekonomian Provinsi Jawa Timur untuk memaparkan program kegiatan prioritas masing-masing. Informasi tersebut menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan prioritas pembangunan provinsi.

Fokus pada Akselerasi Kawasan Industri
Salah satu topik utama dalam kegiatan ini adalah akselerasi pembangunan kawasan industri di Jawa Timur, termasuk kawasan industri di Kabupaten Ngawi. Isu ini sejalan dengan tema pembangunan nasional 2025, “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, serta strategi pembangunan industri Jawa Timur yang meliputi:

  1. Percepatan penyebaran pusat pengembangan industri.
  2. Perbaikan efisiensi investasi daerah.
  3. Penurunan ketergantungan impor bahan baku dan penolong.
  4. Penguatan pembangunan agrominapolitan.

Sorotan Program Prioritas OPD Provinsi Jawa Timur
Dalam rapat, sejumlah OPD lingkup perekonomian menyampaikan tantangan dan rencana strategis tahun 2025:

  1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
    Tantangan utama adalah struktur industri yang didominasi UMKM/IKM (99%), meski dampak ekonominya lebih besar berasal dari industri besar.
  2. Dinas ESDM
    • Bantuan sambungan listrik untuk 2.000 rumah tangga miskin.
    • Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, air, angin, dan arus laut.
    • Program listrik untuk industri kecil guna mengurangi beban produksi.
  3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
    • Peningkatan PDRB sektor tanaman pangan dan hortikultura.
    • Pembentukan kawasan pertanian nasional.
  4. Dinas Peternakan
    • Program “Petik, Olah, Kemas, dan Jual” untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan.
    • Program Peti Koin Bermantra dan asuransi ternak sapi/kerbau.
  5. Dinas Koperasi dan UMKM
    • Peningkatan data UMKM melalui aplikasi SIDT UMKM sebagai basis kebijakan ekonomi.
    • Pemanfaatan PLUT KUMKM di enam kabupaten/kota, termasuk Pacitan sebagai best practice.
  6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
    • Tantangan kawasan industri yang belum siap, termasuk di Kabupaten Ngawi, mengakibatkan mundurnya minat investor.
    • Target meningkatkan efisiensi investasi melalui perbaikan ICOR menjadi 1,6 dari 4,4 saat ini.

Komitmen Selaras dengan Pembangunan Nasional
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyinergikan rencana pembangunan di tingkat provinsi dan daerah. Fokus pada akselerasi pembangunan kawasan industri, efisiensi investasi, serta penguatan sektor UMKM menjadi langkah strategis menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan partisipasi aktif, Kabupaten Ngawi diharapkan dapat memanfaatkan peluang pembangunan yang ada, khususnya dalam mempercepat kesiapan kawasan industri sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan regional.

Scroll to Top