Selasa, 26 November 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi berpartisipasi dalam webinar bertajuk “Pemanfaatan Artificial Intelligence Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Akuntabel”. Webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, yang bertujuan untuk membahas penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan bertanggung jawab.
Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka, termasuk Dr. Agus Eko Nugroho, M.App.Econ, selaku keynote speaker, dan narasumber lain seperti Dr. dr. Kinik Darsono, Mmed., FICMS (Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong, Sragen), Gloria Virginia, Ph.D (Indonesia Artificial Intelligence Society), serta peneliti BRIN lainnya.
Dalam sambutannya, Dr. Agus Eko Nugroho menekankan pentingnya pemanfaatan AI untuk mendukung efisiensi birokrasi, transparansi data, serta pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Sementara itu, moderator Diana Ma’rifah, M.Si, berhasil memandu diskusi yang mengangkat isu-isu strategis seperti analitik data besar, sistem prediktif, dan pemetaan berbasis AI untuk mendukung pembangunan daerah.
Partisipasi Bappeda dalam webinar ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengintegrasikan teknologi AI ke dalam perencanaan pembangunan. Kepala Bappeda menyampaikan bahwa wawasan dari webinar ini diharapkan dapat diaplikasikan untuk meningkatkan perencanaan berbasis data, mempercepat layanan publik, dan memastikan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan.
Pentingnya Tim Teknis yang Kompeten
Salah satu narasumber, Dr. Hadi Supratikta, Peneliti Ahli Utama di BRIN, menyatakan bahwa keberhasilan penerapan teknologi AI tidak hanya bergantung pada perangkat lunak atau alat yang digunakan, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. “Tim teknis yang kompeten menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi AI. Pemerintah daerah perlu memiliki tenaga ahli yang mampu mengelola, menganalisis, dan mengembangkan teknologi ini sesuai kebutuhan lokal,” ujar Dr. Hadi.
Ia menambahkan bahwa pelatihan teknis harus menjadi prioritas, baik melalui peningkatan kompetensi internal maupun melalui kerja sama dengan institusi riset dan perguruan tinggi. Tim teknis yang andal juga dapat membantu mencegah kegagalan implementasi akibat kurangnya pemahaman atau pengelolaan yang kurang tepat.
Standar Referensi untuk Kabupaten/Kota
Selain itu, Dr. Agus Eko Nugroho, M.App.Econ, selaku Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, menekankan perlunya penyusunan standar referensi dalam penerapan AI di tingkat kabupaten/kota. “Standar referensi ini akan menjadi panduan bagi daerah untuk mengadopsi teknologi AI secara efektif, termasuk dalam hal keamanan data, interoperabilitas sistem, serta indikator keberhasilan yang jelas,” katanya.
Menurut Dr. Agus, standar ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi di setiap kabupaten/kota dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan kesenjangan teknologi antar daerah. BRIN, melalui program risetnya, berkomitmen untuk menyediakan acuan tersebut agar pemerintah daerah dapat menjalankan transformasi digital yang terarah dan akuntabel.
Mendorong Transformasi Digital yang Merata
Webinar ini menjadi momentum penting bagi para peserta, khususnya perwakilan dari pemerintah daerah, untuk memahami langkah-langkah strategis dalam mengintegrasikan AI ke dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan AI, bila dikelola dengan baik oleh tim teknis yang terlatih dan berbasis pada standar referensi, dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis data.
BRIN juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif berkolaborasi dalam mengembangkan kebijakan AI yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan demikian, transformasi digital berbasis AI dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam upaya mempercepat pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, berbagai pihak dari sektor industri, akademisi, komunitas, dan pemerintah memperkuat kolaborasi dalam kerangka quad-helix. Hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan terkait implementasi Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) Indonesia 2020-2045.
Ekosistem AI yang terpadu membutuhkan peran aktif dari setiap komponen. Berdasarkan pendekatan quad-helix, masing-masing sektor memiliki kontribusi strategis:
- Industri bertanggung jawab mendefinisikan studi kasus, menyediakan data, serta merumuskan syarat dan ketentuan operasional teknologi AI. Industri juga menjadi pilar penting dalam pendanaan untuk pengembangan teknologi berbasis kebutuhan pasar.
- Akademisi mengambil peran dalam menghasilkan riset fundamental yang relevan dengan permasalahan nyata. Lembaga pendidikan tinggi juga berperan menyediakan akses data dan analisis berbasis bukti yang mendukung inovasi AI.
- Komunitas mendorong kolaborasi lintas kelompok untuk menciptakan solusi inovatif yang bermanfaat secara luas. Peran komunitas penting untuk memastikan penerapan teknologi AI berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
- Pemerintah menjadi pengarah utama dengan menyusun kebijakan, regulasi, serta grand challenges untuk menentukan prioritas pengembangan AI di Indonesia. Pemerintah juga menyediakan pendanaan strategis dan dukungan regulasi untuk memastikan ekosistem AI berkembang secara terarah.
Pada acara diskusi tersebut, BRIN menekankan pentingnya orkestra dari keempat sektor untuk memastikan sinergi yang maksimal. “Ekosistem AI yang kuat tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, tetapi pada kolaborasi harmonis antara industri, pemerintah, akademisi, dan komunitas. Masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik, dan semuanya saling melengkapi,” ujar perwakilan BRIN.
Selain itu, pemerintah didorong untuk menciptakan standar referensi yang dapat diterapkan di seluruh kabupaten/kota agar implementasi AI merata dan tidak terjadi kesenjangan teknologi antardaerah. Standar ini mencakup pedoman teknis, indikator keberhasilan, serta pengaturan keamanan data.
BRIN bersama mitra strategis juga berkomitmen untuk mendorong agenda kolaboratif dalam mengintegrasikan teknologi AI untuk mendukung transformasi digital nasional. Dengan sinergi yang terarah, AI diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.