Ngawi – 6 Januari 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh TPID provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Dalam rakor tersebut disampaikan; bahwa pada Desember 2024 Inflasi Nasional tercatat sebesar 1,57% year-on-year. Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan Desember 2023 yang mencapai 2,61%. Kenaikan harga bahan pangan selama musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi salah satu penyebab utama inflasi, terutama pada komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng.
Daerah-daerah seperti Jayawijaya, Timika, Labuhan Batu, dan Tanah Laut mendapat perhatian khusus karena sering mengalami kenaikan harga di atas 2,5% lebih dari tiga kali. Sebagai upaya pengendalian, pemerintah telah menerapkan kebijakan penurunan tarif transportasi sebesar 10% selama 16 hari, yang terbukti membantu meredam inflasi secara nasional.
Selain itu, diversifikasi pangan menjadi fokus utama untuk mengurangi ketergantungan pada beras sebagai bahan pokok. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 081 Tahun 2024, dengan rencana pembentukan tim nasional dan tim daerah untuk mendorong implementasi diversifikasi pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah intervensi juga disiapkan bagi daerah yang belum mampu menangani inflasi secara optimal. Pemerintah pusat berencana mengambil alih beberapa kewenangan strategis, seperti pengelolaan irigasi dan penyuluhan pertanian, guna memastikan efektivitas kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.
Upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan di tahun 2025. Daerah-daerah yang telah berhasil mengendalikan inflasi diimbau untuk mempertahankan capaian, sementara wilayah dengan tekanan inflasi tinggi diminta segera mengambil langkah konkret.