Ngawi – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi turut serta dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah yang berlangsung secara daring. Acara ini digelar bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).
Nota Kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama dengan Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK). Tujuan utama dari penandatanganan ini adalah untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap perizinan di daerah, mengatasi hambatan birokrasi, serta memastikan standar biaya dan waktu perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan perizinan guna mencegah tindak pidana korupsi. “Kita harapkan kerja sama ini [membuat] pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa kemudahan perizinan merupakan salah satu perhatian utama Presiden Prabowo Subianto guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Oleh karena itu, sinergi berbagai pihak sangat diperlukan agar sistem perizinan di Indonesia semakin transparan dan efisien. “Memang salah satu atensi Bapak Presiden adalah mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi,” jelasnya.
Meskipun saat ini telah tersedia berbagai fasilitas seperti Mal Pelayanan Publik (MPP), sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan terpadu satu pintu di daerah, Mendagri mengakui bahwa masih terdapat sejumlah perizinan yang dilakukan secara manual. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko pungutan liar, gratifikasi, dan suap sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.
Dengan partisipasi TPID Kabupaten Ngawi dalam acara ini, diharapkan pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah dapat berjalan lebih baik, mendukung pencegahan praktik korupsi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.