Dalam upaya menjawab tantangan perumahan yang layak dan sehat, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Bappeda mendorong hadirnya berbagai inovasi strategis, salah satunya adalah RUSLANI—Rumah Sehat Siap Huni. Program ini menjadi langkah progresif untuk meningkatkan kualitas hidup warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
RUSLANI hadir bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan sebagai pendekatan holistik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Inisiatif ini lahir dari kepedulian terhadap tingginya jumlah RTLH di Kabupaten Ngawi dan dampaknya terhadap kesehatan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Melalui koordinasi Bupati dan Wakil Bupati, serta asistensi dari Bappeda Kabupaten Ngawi, RUSLANI dikembangkan secara kolaboratif bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Tujuan Besar RUSLANI: Entaskan Kemiskinan dan Cegah Stunting
Fokus utama dari program ini adalah menyediakan hunian sehat dan layak sebagai fondasi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan mendorong penurunan angka stunting di Kabupaten Ngawi. Setiap rumah yang direnovasi atau dibangun melalui program ini dirancang agar memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan menggunakan material berkualitas serta panduan teknis yang sesuai.
Keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan utama RUSLANI. Partisipasi aktif warga lokal dalam pembangunan menciptakan rasa memiliki, mempercepat proses rehabilitasi, serta memperkuat semangat gotong-royong sebagai kearifan lokal yang terus dijaga.
Kolaborasi Anggaran dan Sinergi Lintas Sektor
Pemerintah daerah tidak bekerja sendiri. Sejumlah pendekatan kolaboratif dilakukan, mulai dari pemanfaatan anggaran APBD/DAU oleh Disperkim untuk perbaikan ratusan unit RTLH, hingga kerja sama dengan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Salah satu contoh sukses adalah sinergi dengan RS At-Tin yang berhasil merehabilitasi rumah di dua desa secara tuntas.
Setiap penerima bantuan dari program ini menerima dana maksimal Rp 20 juta, terdiri dari Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang dan Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan, yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Pendekatan ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang kuat.
Target Ambisius, Tantangan Nyata
Pemerintah Kabupaten Ngawi memasang target jangka panjang: merehabilitasi hingga 8.000 unit RTLH secara bertahap hingga 2029. Estimasi per tahun berkisar antara 1.000–1.500 unit, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 160 miliar. Namun, tantangan masih cukup besar, mulai dari keterbatasan fiskal, status kepemilikan lahan yang belum jelas, hingga data penduduk yang belum terintegrasi dengan e-KTP.
Untuk itu, strategi adaptif dibutuhkan. Peran Dana Desa, gotong-royong masyarakat, dan kepemimpinan aktif di tingkat desa menjadi elemen penting agar cita-cita menjadikan Ngawi bebas RTLH dapat terwujud secara bertahap dan berkelanjutan.
Bappeda sebagai Motor Inovasi Daerah
Sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Ngawi terus memacu lahirnya inovasi-inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Program RUSLANI menjadi bukti konkret bahwa inovasi tidak harus rumit, tetapi harus menyentuh kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Melalui sinergi lintas sektor, perencanaan matang, dan komitmen kuat dari seluruh elemen, RUSLANI tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan—menuju Ngawi yang lebih sehat, sejahtera, dan bermartabat.