Ngawi, 26 Mei 2025 – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi hari ini turut serta dalam Rapat Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah yang diselenggarakan secara daring. Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pentingnya Pengendalian Inflasi dalam Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Dalam rapat tersebut, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi adalah syarat mutlak untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. “Inflasi perlu dijaga stabil karena memengaruhi pertumbuhan ekonomi,” tegasnya. Inflasi yang terlalu tinggi akan menggerus pendapatan riil masyarakat dan daya beli, sementara inflasi yang terlalu rendah juga tidak ideal. Stabilitas inflasi menjadi fondasi penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
Rachmat Pambudy juga menyoroti dampak inflasi terhadap berbagai indikator pembangunan, termasuk kemiskinan dan daya saing. Dalam jangka menengah dan panjang, inflasi yang tinggi dapat secara signifikan menggerus pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga inflasi dalam koridor target yang ditetapkan adalah prasyarat utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
Peran Bappenas dan Strategi Pengendalian Inflasi Pemerintah
Bappenas memiliki peran sentral dalam Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Menteri PPN No. 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas juga menjalankan fungsi clearing house untuk mengawal pencapaian sasaran dan implementasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah.
Pemerintah juga telah merumuskan berbagai program kebijakan pengendalian inflasi, meliputi:
- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan: Melalui operasi pasar dan pasar murah.
- Pengendalian Pangan Terjangkau: Memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang wajar.
- Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian Hortikultura: Mendukung peningkatan produksi lokal.
- Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas: Untuk kelancaran distribusi barang.
- Penguatan Basis Data Penyumbang Inflasi: Memungkinkan pemantauan dan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Pada April 2025, inflasi inti dan harga yang diatur pemerintah menjadi pendorong inflasi. Meskipun serapan beras nasional tembus 2 juta ton mendukung stabilisasi harga beras, beberapa permasalahan seperti kelangkaan BBM jenis Pertamax di Balikpapan dan temuan beras kemasan dengan berat tidak sesuai di Kalimantan Timur menunjukkan tantangan yang perlu diwaspadai.
Peran Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Rapat juga menekankan pentingnya peran daerah dalam mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran pertumbuhan ekonomi menjadi basis perhitungan sasaran makro pembangunan lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, dan emisi GRK. Pertumbuhan ekonomi provinsi merupakan agregasi dan disagregasi dari pertumbuhan sektor produksi dan sisi permintaan, yang menjadi acuan dan disepakati oleh Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.
Berbagai hambatan pertumbuhan ekonomi daerah juga diidentifikasi, antara lain:
- Deregulasi aturan yang menghambat: Perlunya inovasi kebijakan publik untuk memperkuat partisipasi non-negara dalam pembangunan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- Rantai koordinasi yang panjang: Proses perizinan yang memerlukan persetujuan dari berbagai instansi memperlambat investasi.
- Keterbatasan infrastruktur: Infrastruktur konektivitas yang belum memadai, seperti pembangunan pelabuhan tanpa akses jalan, menyebabkan biaya logistik tinggi.
- Pemerataan digitalisasi: Banyak daerah yang belum terjangkau jaringan internet cepat, menghambat perkembangan ekonomi digital.
- Ketersediaan bahan baku dan peningkatan produksi: Perlu dijaminnya ketersediaan bahan baku industri dan peningkatan produksi komoditas pertanian.
- Peningkatan pemanfaatan teknologi: Mendorong pemanfaatan teknologi modern dan digitalisasi di semua sektor untuk meningkatkan produktivitas.
Sinergi Pusat-Daerah sebagai Kunci
Sebagai penutup, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun perencanaan yang baik serta strategi investasi yang tepat adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Sinergi pusat-daerah dalam menjaga inflasi tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi fondasi pemerataan pembangunan nasional,” ujarnya. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjaga keseimbangan sisi permintaan dan penawaran serta interaksi semua pelaku ekonomi untuk menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.
TPID Kabupaten Ngawi siap menindaklanjuti hasil rapat ini dengan mengoptimalkan program-program pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.