Audiensi BPS dan Bappeda Kabupaten Ngawi: Memperkuat Data sebagai Fondasi Penanggulangan Kemiskinan
Rabu, 17 September 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi melakukan audiensi dengan Bappeda Kabupaten Ngawi dalam rangka penyampaian data terbaru terkait angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Ngawi.
Pertemuan ini berlangsung di Ruang Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi dan dihadiri oleh Kepala Bappeda, didampingi Sekretaris serta para Kepala Bidang Bappeda.
Dalam kesempatan tersebut, BPS memaparkan data terkini kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya angka kemiskinan. Berdasarkan hasil penghitungan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ngawi mengalami sedikit penurunan sebesar 0,19 poin, dari 13,81% pada tahun 2024 menjadi 13,62% pada tahun 2025. 📉
Penurunan ini menjadi indikasi adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, meskipun masih diperlukan kerja keras dan strategi yang lebih komprehensif untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan, terutama dalam menangani kemiskinan ekstrem.
Audiensi ini menghasilkan output penting yang akan menjadi landasan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah, antara lain:
✅ Penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
✅ Penetapan target penurunan angka kemiskinan yang lebih terukur dan realistis untuk tahun-tahun berikutnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi dalam audiensi ini menyampaikan apresiasi kepada BPS atas data yang akurat dan terkini, yang sangat penting untuk memastikan kebijakan yang disusun pemerintah daerah tepat sasaran dan efektif.
“Data yang valid merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan. Dengan perencanaan yang berbasis data, kita dapat mengarahkan program penanggulangan kemiskinan secara lebih tepat, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Kepala Bappeda.
Melalui sinergi antara BPS dan Bappeda, diharapkan Kabupaten Ngawi dapat merumuskan strategi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menekan angka kemiskinan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing.