Jakarta, 30 Oktober 2025 — Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan sosial yang cepat, penguatan ekosistem kebijakan menjadi agenda penting dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan responsif. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan kebijakan publik yang berbasis data, berkelanjutan, dan berorientasi hasil.
Dalam paparannya, BSKDN menjelaskan bahwa “ekosistem kebijakan” merupakan sistem kolaboratif yang menghubungkan pemerintah pusat, daerah, lembaga riset, akademisi, masyarakat sipil, serta sektor swasta melalui koordinasi lintas sektor dan mekanisme pembelajaran berkelanjutan. Kepala BSKDN, Dr. Yusharto Huntoyungo, menekankan bahwa birokrasi tidak bisa bekerja secara individual.
“Kita harus bekerja dalam ekosistem yang kolaboratif. Jangan mau jadi kuda, bendi, sekaligus kusirnya. Harus berbagi peran dan berkolaborasi,” tegasnya.
Tantangan JFAK di Era Disrupsi
Sementara itu, LAN RI menyoroti tantangan besar yang dihadapi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), mulai dari disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (AI), masa transisi penyetaraan jabatan selama empat tahun, hingga perlunya penguatan standar hasil kerja dan kompetensi. Pembinaan karier juga menjadi perhatian utama agar para analis kebijakan memiliki jalur pengembangan yang jelas, berkelanjutan, dan kompetitif.
“Era disrupsi menuntut ASN berpikir cepat, berbasis data, dan mampu menerjemahkan tantangan global ke dalam kebijakan lokal,” ungkap salah satu narasumber dari LAN RI dalam sesi pembinaan teknis.
Unit Pembina Teknis: Pilar Pengembangan Kompetensi
Dalam konteks pembinaan, Unit Pembina Teknis berperan penting melalui delapan fungsi utama, antara lain pembinaan teknis dan administratif, pengembangan kompetensi, penyusunan pedoman teknis, serta evaluasi kinerja. Selain itu, kegiatan sosialisasi, pemantauan, koordinasi lintas instansi, hingga konsultasi teknis dilakukan secara periodik guna menjaga kualitas dan profesionalisme pejabat fungsional di berbagai sektor.
INAKI dan Penguatan Profesionalisme Analis Kebijakan
Organisasi profesi seperti Ikatan Analis Kebijakan Indonesia (INAKI) turut memainkan peran vital dalam memperkuat profesionalisme dan jejaring lintas kementerian maupun daerah. Melalui berbagai inisiatif, INAKI berupaya menjaga standar profesi, mendorong evidence-based policy, serta menjadi mitra kritis pemerintah yang berani memberikan masukan substantif terhadap kebijakan publik.
Lebih jauh, INAKI juga mengembangkan Pusat Inovasi Metodologi yang berfokus pada foresight kebijakan, data analytics, behavioral insights, hingga integrasi AI dalam proses perumusan kebijakan.
“Analis kebijakan bukan sekadar staf administratif, tapi garda depan perubahan birokrasi berbasis ilmu dan data,” ujar salah satu perwakilan INAKI.
Membangun Pemerintahan yang Cerdas dan Adaptif
Rangkaian kegiatan ini menegaskan arah baru birokrasi Indonesia yang semakin terbuka, kolaboratif, dan berbasis pengetahuan. Penguatan ekosistem kebijakan diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara formulasi kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar berakar pada data, riset, dan kolaborasi lintas sektor.