JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Direktorat Pengukuran Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi menyelenggarakan pertemuan daring bertajuk “Pemanfaatan Data IDSD untuk Perumusan Solusi Pembangunan Daerah” pada Kamis, 5 Maret 2026. Acara ini bertujuan mengubah paradigma pemerintah daerah dalam memandang Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) bukan sekadar angka peringkat, melainkan sebagai instrumen strategis untuk perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Transformasi Mindset: IDSD Bukan Sekadar Target Skor
Dalam paparannya, ditekankan bahwa selama ini sering terjadi kesalahan persepsi di mana IDSD hanya dipandang untuk menentukan target skor semata atau sekadar membandingkan peringkat antar daerah tanpa analisis mendalam. Melalui sosialisasi ini, BRIN mendorong fungsi IDSD yang sebenarnya, yakni sebagai:
- Identifikasi Masalah & Prioritas Pembangunan: Menemukan titik lemah daerah secara akurat.
- Perumusan Program & Kegiatan: Menyusun langkah konkret berdasarkan data pilar yang tersedia.
- Evaluasi Kebijakan: Menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
IDSD 2025 sendiri mengadopsi kerangka kerja Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum, yang terdiri dari 4 komponen besar dan 12 pilar utama. Pilar-pilar tersebut mencakup aspek luas, mulai dari institusi, infrastruktur, kesehatan, hingga kapabilitas inovasi.
Senjata Baru: Kalkulator Simulasi IDSD 2025
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan ini adalah pengenalan Kalkulator Simulasi IDSD 2025. Alat ini memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan eksperimen perubahan nilai pada variabel-variabel tertentu. Dengan kalkulator ini, daerah dapat menyusun target capaian yang realistis dan menguji skenario kebijakan sebelum diimplementasikan.
“Kalkulator ini memberikan informasi mengenai target nilai yang harus dicapai oleh daerah untuk mendapatkan skor pilar yang diinginkan,” jelas narasumber dalam sesi simulasi tersebut. Hal ini memberikan gambaran teknis bagi daerah untuk melakukan intervensi program yang lebih spesifik pada tingkat indikator.
Kolaborasi Lintas Sektor: Tanggung Jawab Bersama
Pesan kuat yang disampaikan adalah bahwa peningkatan daya saing bukanlah beban satu unit kerja seperti BRIDA atau Bappeda semata. Pendekatan yang tepat adalah pembagian tanggung jawab berbasis pilar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Sebagai contoh:
- Pilar Kesehatan menjadi domain Dinas Kesehatan.
- Pilar Infrastruktur dikawal oleh Dinas PUPR.
- Pilar Inovasi dikoordinasikan oleh BRIDA atau BAPPERIDA.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas daerah dan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik karena risiko yang lebih kecil dan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi.
