Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Pendopo Wedya Graha, Selasa (10/03/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah sekaligus merumuskan prioritas program unggulan tahun mendatang.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur penting, antara lain Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bakorwil I Madiun, serta perwakilan kabupaten dan kota tetangga seperti Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Grobogan. Turut hadir pula unsur Forkopimda, asisten dan staf ahli bupati, para kepala bagian, 27 perangkat daerah, 19 kecamatan beserta perwakilan desa, serta 56 lembaga perwakilan stakeholder pembangunan.
Musrenbang RKPD 2027 mengangkat tema ekspansi program unggulan dan integrasi sistem menuju kemandirian ekonomi berbasis keberlanjutan. Tema ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan pembangunan berjalan selaras, terukur, dan tepat sasaran.
Selain dikenal sebagai daerah penopang produksi pangan nasional, Ngawi juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung jalur perdagangan antarwilayah. Letak geografis tersebut menjadikan Ngawi sebagai simpul penting distribusi barang dan mobilitas ekonomi kawasan.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai isu strategis, terutama penurunan angka kemiskinan dan optimalisasi program nasional di daerah.
“Beberapa program yang perlu didorong implementasinya, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Seluruh kebijakan itu diharapkan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas, serta sistem pemerintahan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya good governance.
Sementara itu, Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusumawardhani, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan mekanisme penting dalam menyelaraskan usulan pembangunan dari seluruh pemangku kepentingan agar sejalan dengan dokumen perencanaan daerah.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah menetapkan sejumlah prioritas yang merujuk pada RPJMD 2025–2029, meliputi penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan,” jelasnya saat membuka acara.
Narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi, menambahkan bahwa daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi kunci agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terintegrasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
