Kudus, 9 Agustus 2024 – Rombongan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Organisasi, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ngawi melakukan Benchmarking Study ke Bappeda Kabupaten Kudus. Studi ini dipimpin oleh Kabid Perekonomian Bappeda Ngawi, bertujuan untuk mempelajari penataan dan pembinaan kapasitas serta karier Jabatan Fungsional (JF) Perencana.
Rombongan dari Ngawi disambut hangat oleh PLT Sekretaris Bappeda Kabupaten Kudus, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kudus, dan Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Kudus di Aula Bappeda Kabupaten Kudus.
Saat ini, Kabupaten Kudus telah memiliki 4 orang JF Ahli Madya, sementara di Kabupaten Ngawi, Jabatan Fungsional Ahli Madya belum ada, dengan hanya 26 orang JF Ahli Muda hasil penyetaraan dari eselon 4.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Kabupaten Kudus menjelaskan tahapan pengusulan formasi Jabatan Fungsional Perencana yang meliputi lima langkah utama:
- Memetakan Rencana Kebutuhan: Melakukan analisis kebutuhan JF Perencana di lingkungan pemerintahan.
- Pembahasan Internal Pemda: Diskusi melibatkan BKPP dan Bagian Organisasi untuk merumuskan formasi yang diperlukan.
- Permohonan Rekomendasi Formasi ke Bappenas: Mengajukan rekomendasi formasi ke Bappenas untuk mendapatkan persetujuan.
- Penetapan Formasi oleh Kemenpan: Penetapan formasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan).
- Pelaksanaan Pengadaan oleh Pemda: Pemerintah daerah melaksanakan pengadaan, termasuk ujian kompetensi (Ujikom).
Kabid Perekonomian Bappeda Ngawi berharap bahwa studi ini dapat memberikan wawasan dan panduan praktis untuk memperkuat kapasitas JF Perencana di Kabupaten Ngawi, sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Benchmarking ini sangat penting untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses penataan dan pembinaan JF Perencana dilakukan secara optimal, seperti yang sudah diterapkan di Kabupaten Kudus. Kami berharap bisa menerapkan langkah-langkah ini di Ngawi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Benchmarking ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan, demi mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.