Ngawi, 4 November 2024 – TPID Kabupaten Ngawi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, membahas tren inflasi berdasarkan pemantauan proxy inflasi pada minggu ke-5 bulan Oktober 2024. Rakornas yang dipimpin oleh Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian, mengidentifikasi kenaikan harga pada beberapa komoditas bergejolak di sejumlah daerah, salah satunya dipicu oleh aktivitas kampanye Pilkada serentak di kabupaten/kota.
Arahan Mendagri: Waspadai Komoditas Bergejolak dalam Kampanye
Mendagri menyoroti potensi penggunaan komoditas bergejolak sebagai instrumen kampanye politik, yang dapat memicu lonjakan harga di pasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk memperketat pemantauan ketersediaan komoditas bergejolak di pasar rakyat dan gudang Perum Bulog. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat selama periode Pilkada.
Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan harga emas dunia akibat penurunan suku bunga oleh The Fed serta ketegangan geopolitik menjadi faktor utama inflasi emas perhiasan. Secara month-to-month (MtoM), komoditas yang menyumbang inflasi adalah emas perhiasan, daging ayam ras, dan bawang merah, sementara komoditas yang memberikan kontribusi deflasi meliputi bensin, cabai merah, dan cabai rawit.
Secara year-on-year (YoY), penyumbang inflasi terbesar adalah emas perhiasan, beras, dan sigaret kretek mesin, sedangkan yang memberikan kontribusi deflasi adalah bensin, cabai merah, dan tomat.
Perkembangan Harga Komoditas Utama
Komoditas yang memengaruhi perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) antara lain:
- Penyumbang inflasi: bawang merah, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, bawang putih, cabai rawit, gula pasir, udang basah, beras, dan cabai merah.
- Penyumbang harga tidak aman: bawang putih, yang berada jauh di atas median harga, serta minyak goreng curah, yang mengalami kenaikan harga akibat pasokan yang berkurang.
Langkah Antisipasi KSP
Kantor Staf Presiden (KSP) mengimbau agar percepatan distribusi komoditas bergejolak dilakukan untuk menghindari gangguan pasokan. Selain itu, KSP meminta pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi komoditas agar harga tetap terkendali.
Rakornas ini kembali menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang momentum politik seperti Pilkada serentak. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam berbelanja dan memastikan kebutuhan pokok dapat terjangkau oleh semua kalangan.