Evaluasi dan Reviu Risk Register serta RTP Tingkat Pemda oleh BPKP Kanwil Jatim

Ngawi, 18 November 2024 – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan perencanaan tahunan, Bu Sekban beserta seluruh Kepala Bidang (Kabid) dari Inspektorat Kabupaten Ngawi mengikuti kegiatan Evaluasi dan Reviu Risk Register serta Rencana Tindak Peningkatan (RTP) tingkat Pemda. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Timur (Jatim) ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko dan tindak lanjut perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan efektif.

Kegiatan ini digelar pada hari Senin, 18 November 2024, bertempat di Ruang Rinjani Inspektorat Kabupaten Ngawi. Kegiatan dibuka langsung oleh Inspektur Kabupaten Ngawi, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya evaluasi ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan. Inspektur juga mengingatkan bahwa evaluasi yang dilakukan bukan hanya untuk melihat sejauh mana pencapaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Seluruh peserta yang hadir, termasuk Bu Sekban dan para Kabid, mengikuti rangkaian acara dengan penuh antusiasme. Mereka diberikan penjelasan mendalam mengenai proses evaluasi risiko yang telah dilakukan serta peran penting RTP dalam memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah berjalan lancar tanpa terhambat oleh faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko.

Dalam sesi diskusi, para peserta diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola risiko di masing-masing bidang. Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkrit untuk perbaikan sistem manajemen risiko di tingkat pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemda Kabupaten Ngawi dapat lebih proaktif dalam mengelola risiko serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efisien dan efektif.

Scroll to Top