Ngawi – Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu, 6 Agustus 2025, bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini mengusung agenda utama pembahasan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang menjadi tolok ukur penting dalam penilaian efektivitas tata kelola pelayanan di daerah.
FGD ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari perwakilan perangkat daerah, kecamatan, desa, hingga unsur teknis penyedia layanan publik. Para peserta secara aktif memberikan masukan, kritik membangun, serta evaluasi terhadap mutu layanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini. Diskusi berlangsung terbuka dan dinamis, menunjukkan adanya semangat kolaboratif dalam memperbaiki sistem pelayanan yang lebih inklusif dan adaptif.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Litbang menekankan pentingnya keterlibatan multipihak dalam merumuskan arah kebijakan pelayanan publik. “Melalui FGD ini, kami ingin menjaring data empiris sekaligus mendengar langsung perspektif dari para pelaksana dan pengguna layanan. Ini sangat penting sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya normatif, tapi benar-benar berbasis kebutuhan dan pengalaman nyata masyarakat,” jelasnya.
FGD ini menjadi bagian dari strategi Litbang dalam membangun sistem pelayanan publik yang berbasis evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan melibatkan aktor-aktor lokal secara partisipatif, Litbang berharap dapat merumuskan indikator penilaian yang lebih akurat dan representatif terhadap kondisi riil di lapangan, termasuk tantangan dalam pelayanan infrastruktur seperti aksesibilitas, kualitas sarana, hingga keberlanjutan layanan.
Hasil diskusi dan masukan dalam forum ini akan diolah dan dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan daerah yang lebih responsif dan strategis. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi refleksi penting untuk memperkuat sinergi antara perencana kebijakan, pelaksana teknis, dan masyarakat sebagai penerima layanan.
Dengan diselenggarakannya FGD ini, Litbang menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan tata kelola layanan publik yang lebih baik—berbasis data, terbuka terhadap masukan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.