Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Sekretariat Daerah meluncurkan inovasi PRO KOPI (Protokol dan Komunikasi Pimpinan), sebuah terobosan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang berfokus pada transformasi fungsi komunikasi pimpinan. Tidak lagi sekadar mendampingi aktivitas kepala daerah, PRO KOPI kini menjadi jembatan responsif yang menghubungkan pimpinan dengan kebutuhan masyarakat secara langsung.
Konsep PRO KOPI menekankan prinsip “KOMUNIKASI (kon muni tak kasih)”, yang berarti setiap permohonan, masukan, atau kebutuhan dari masyarakat harus ditanggapi cepat dan tepat oleh pimpinan daerah. Mekanisme kerjanya dimulai dari pengumpulan masukan masyarakat melalui berbagai saluran, disaring oleh tim Protokol dan Komunikasi Pimpinan, kemudian diteruskan kepada pimpinan daerah untuk mendapatkan tanggapan yang jelas, terarah, dan solutif.
Inovasi ini tidak hanya memperkuat peran pimpinan sebagai figur publik, tetapi juga menghadirkan pemimpin yang responsif, terbuka, dan akuntabel. Dengan adanya pendampingan dari Bappeda Ngawi, PRO KOPI dirancang agar sejalan dengan arah pembangunan daerah. “Bappeda memastikan inovasi ini bukan sekadar perubahan tata kelola komunikasi, tetapi juga strategi memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. PRO KOPI adalah bukti nyata bahwa suara warga menjadi dasar kebijakan pemerintah,” ujar perwakilan Bappeda Ngawi.
Sejak diimplementasikan, PRO KOPI telah meningkatkan responsivitas pimpinan terhadap aspirasi masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, sekaligus menumbuhkan kohesi sosial. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembangunan daerah.
Dengan sinergi antara Sekretariat Daerah, perangkat daerah lain, komunitas masyarakat, media, serta pendampingan Bappeda, PRO KOPI diharapkan menjadi model komunikasi pemerintahan yang transparan, cepat, dan inklusif. Kehadirannya menegaskan komitmen Kabupaten Ngawi untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan modern yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.