Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ngawi menghadirkan inovasi strategis bertajuk GERAM LAWAN (Gerakan Mitigasi Bersama Relawan). Inovasi ini merupakan langkah nyata untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh lini pemerintahan daerah.
Inspektorat Kabupaten Ngawi menjadi salah satu motor penggerak utama dalam pengawalan dan pengawasan implementasi program ini. Bersama Bappeda, inovasi GERAM LAWAN menjadi bagian dari strategi kolaboratif lintas sektor untuk menciptakan budaya kerja yang jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Inisiatif ini berlandaskan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di setiap OPD. Tim ini melibatkan unsur pimpinan struktural, tenaga teknis, hingga perwakilan masyarakat, termasuk relawan yang menjadi elemen penting dalam mengawal proses perubahan dari dalam.
GERAM LAWAN bukan hanya tentang pengawasan birokrasi, tapi juga menjadi gerakan partisipatif yang mengedepankan nilai-nilai integritas dan keterbukaan. Setiap OPD didorong untuk menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur berdasarkan enam area perubahan reformasi birokrasi: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai langkah implementasi, Inspektorat dan Bappeda Kabupaten Ngawi telah menyelenggarakan pelatihan dan workshop guna memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dalam memahami prinsip-prinsip WBK/WBBM. Kolaborasi antara tim internal OPD dan tim kabupaten diharapkan menghasilkan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan zona integritas di seluruh sektor pelayanan publik.
GERAM LAWAN menjadi bukti bahwa inovasi dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya berbasis pada regulasi, tetapi juga pada semangat kebersamaan dan perubahan pola pikir aparatur pemerintah. Kabupaten Ngawi menegaskan komitmennya untuk menjadi pionir reformasi birokrasi yang tidak hanya mengutamakan kepatuhan, tetapi juga kepercayaan publik.