Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) resmi meluncurkan inovasi digital bernama SIWASMAS (Sistem Informasi Pengawasan Masyarakat). Aplikasi ini menjadi terobosan penting dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda), dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran secara cepat, transparan, dan efisien.
Inovasi ini hadir dengan pendampingan penuh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ngawi, yang memastikan integrasi SIWASMAS dalam perencanaan pembangunan daerah sekaligus memperkuat misi pelayanan publik berbasis digital. Kehadiran Bappeda juga menjadi kunci dalam mengawal agar inovasi ini selaras dengan arah kebijakan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.
Melalui SIWASMAS, masyarakat kini dapat melaporkan berbagai bentuk pelanggaran perda cukup dengan mengunggah teks, foto, atau lokasi kejadian secara daring. Laporan tersebut langsung diterima oleh pusat data Satpol PP, diverifikasi, dan segera ditindaklanjuti oleh petugas lapangan. Tidak hanya itu, pelapor juga bisa memantau perkembangan laporan mereka secara real-time, mulai dari tahap diterima, diproses, hingga selesai.
Inovasi ini bukan sekadar alat teknologi, melainkan sarana untuk membangun partisipasi publik yang lebih kuat. Dengan SIWASMAS, masyarakat bukan hanya pelapor, tetapi juga pengawas aktif yang ikut menjaga ketertiban umum. Inilah wujud nyata kolaborasi pemerintah dan warga dalam mewujudkan ketentraman daerah.
Keunggulan SIWASMAS antara lain kemudahan akses, transparansi tindak lanjut laporan, efisiensi waktu dan biaya operasional, serta keamanan data pelapor. Selain itu, sistem ini juga menyediakan fitur manajemen kasus terstruktur, yang membantu Satpol PP bekerja lebih sistematis sekaligus menghasilkan data akurat untuk analisis kebijakan ke depan.
Sejak tahap implementasi, SIWASMAS terbukti membawa dampak positif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan perda meningkat signifikan, tingkat penyelesaian kasus lebih cepat, dan kepercayaan publik terhadap Satpol PP semakin tinggi. Dengan pendampingan Bappeda, inovasi ini diharapkan menjadi role model pengawasan berbasis digital bagi daerah lain di Indonesia.