Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Satu Data dengan tema Pertanian dan Infrastruktur, Rabu (8/10), bertempat di Aula Bappeda. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bappeda dan menghadirkan tenaga ahli dari Universitas Brawijaya Malang sebagai narasumber utama.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data sektoral melalui integrasi Dashboard Executive berbasis teknologi Geo AI. Platform ini dirancang sebagai alat bantu strategis untuk pengambilan keputusan berbasis data spasial, yang mendukung kebijakan pembangunan daerah secara lebih akurat dan terukur.
Dalam pemaparannya, tim ahli dari Universitas Brawijaya menjelaskan pentingnya kualitas dan konsistensi data, terutama untuk sektor pertanian dan infrastruktur, yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat kali ini.
Beberapa poin penting hasil rapat meliputi:
- Pengumpulan Data:
Seluruh data sektoral diinput melalui form yang telah disediakan dalam aplikasi khusus. Setiap perangkat daerah (PD) terkait wajib mengisi dan memperbarui data sesuai dengan format yang ditentukan. - Data Makro:
Untuk indikator capaian makro, data bersumber langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan validitas dan akurasi. - Pengelolaan Dashboard:
Dashboard Executive yang menjadi pusat tampilan dan analisis data dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai administrator utama. - Peran Operator:
Masing-masing bidang di PD terkait ditunjuk sebagai operator data dan bertanggung jawab atas keakuratan serta kelengkapan data sektornya. - Penataan Ulang Data Pertanian:
Data sektor pertanian yang selama ini dikelola melalui aplikasi Siketan memerlukan penataan ulang agar dapat terintegrasi secara optimal ke dalam Dashboard Executive berbasis Geo AI.
Sekretaris Bappeda dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mendukung implementasi Satu Data daerah. “Konsistensi dan keterbukaan data akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang presisi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin memahami peran strategis data dalam mendukung kebijakan pembangunan, serta mampu mengimplementasikan sistem data yang lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis teknologi mutakhir.