Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengikuti kegiatan Workshop Pemantapan Indikator Tatanan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan pada tanggal 4–5 Mei 2026 bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pemerintah kabupaten/kota terhadap indikator dan mekanisme penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2026. Workshop tersebut juga menjadi sarana koordinasi dan penguatan sinergi lintas sektor dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di masing-masing daerah.
Dalam kegiatan ini, Bappeda Kabupaten Ngawi memiliki peran strategis sebagai koordinator perencanaan, sinkronisasi program, serta pengendalian pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat lintas perangkat daerah. Bappeda bertugas memastikan bahwa pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, dokumen perencanaan daerah, serta target indikator pembangunan Kabupaten Ngawi. Selain itu, Bappeda juga berperan dalam mengoordinasikan pemenuhan data dukung dan eviden penilaian antar perangkat daerah agar proses penilaian Kabupaten/Kota Sehat dapat berjalan optimal dan terpadu.
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan meliputi:
- Menyamakan persepsi terkait indikator tatanan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2026
- Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat
- Meningkatkan kualitas dokumen dan eviden penilaian Kabupaten/Kota Sehat
- Memberikan pendampingan teknis terhadap penyusunan indikator dan kelengkapan data dukung.
Peserta kegiatan terdiri dari Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Timur, perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Forum Kabupaten/Kota Sehat, serta perangkat daerah terkait pelaksanaan tatanan Kabupaten/Kota sehat.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa pemantapan indikator tatanan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan berdasarkan pedoman terbaru penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2026. Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk melakukan penguatan eviden dan validasi data pendukung pada masing-masing tatanan, antara lain:
- Kawasan Permukiman dan Sarana Prasarana Sehat
- Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi
- Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat
- Kawasan Pariwisata Sehat
- Ketahanan Pangan dan Gizi
- Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri
- Kehidupan Sosial yang Sehat.
Selain itu, dalam workshop juga ditekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam pemenuhan indikator serta pengunggahan dokumen eviden secara tepat waktu sebagai bagian dari proses penilaian Kabupaten/Kota Sehat.
Narasumber dari Provinsi Jawa Timur memberikan arahan teknis terkait mekanisme penilaian, verifikasi lapangan, serta strategi peningkatan capaian penghargaan Kabupaten/Kota Sehat. Pemerintah kabupaten/kota juga diberikan pendampingan terkait penyusunan indikator, validasi data dukung, dan strategi penguatan koordinasi lintas sektor.
Beberapa hambatan yang disampaikan oleh kabupaten/kota dalam kegiatan ini antara lain masih adanya perbedaan pemahaman terhadap indikator tertentu, kelengkapan data dukung antar perangkat daerah yang belum merata, kebutuhan pembaruan dan legalisasi beberapa dokumen eviden, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan indikator penilaian. Bappeda Kabupaten Ngawi selanjutnya akan mengoordinasikan rapat lintas perangkat daerah guna memastikan kesiapan masing-masing tatanan, penyempurnaan eviden penilaian, serta sinkronisasi program dan kegiatan pendukung Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2026. Penguatan koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penilaian sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Ngawi.
