Ngawi — Pemerintah Kabupaten Ngawi menghadirkan inovasi SIPANTAS (Sistem Informasi Tanggap Kemiskinan Terintegrasi) sebagai upaya memperkuat penanganan kemiskinan melalui pengelolaan data yang lebih terpadu antarperangkat daerah. Dalam publikasi Bappeda Kabupaten Ngawi, sistem ini dijelaskan sebagai bagian dari upaya penguatan pengelolaan data lintas perangkat daerah untuk mendukung respons penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah. Dalam beberapa publikasi resmi Bappeda, aplikasi ini juga muncul dengan nama SITANGKAS, tetapi kepanjangannya tetap Sistem Informasi Tanggap Kemiskinan Terintegrasi.
Sebelum inovasi ini hadir, penanganan kemiskinan berisiko menghadapi tantangan umum berupa data yang tersebar di berbagai perangkat daerah, proses pembaruan yang tidak selalu seragam, serta koordinasi program yang belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem. Di tengah kondisi itu, kebutuhan akan integrasi data menjadi semakin penting karena angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi masih cukup signifikan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 116,47 ribu jiwa atau 13,81 persen, turun dari 121,30 ribu jiwa atau 14,40 persen pada Maret 2023.
Setelah SIPANTAS dikembangkan, pendekatan penanggulangan kemiskinan diarahkan menjadi lebih terintegrasi, karena sistem ini mendukung pengelolaan data kemiskinan lintas sektor dalam satu kerangka kerja yang lebih terpadu. Melalui inovasi ini, proses identifikasi sasaran, sinkronisasi data antarlembaga, hingga dukungan bagi perencanaan intervensi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terukur. Arah perubahan ini sejalan dengan penjelasan resmi Bappeda yang menempatkan sistem tersebut sebagai instrumen penguatan data lintas perangkat daerah dalam merespons persoalan kemiskinan.
Kehadiran SIPANTAS menjadi penting karena penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan, tetapi juga membutuhkan dasar data yang akurat dan terhubung. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu melihat kondisi masyarakat sasaran secara lebih utuh, mengurangi potensi tumpang tindih intervensi, dan meningkatkan ketepatan kebijakan. Pendekatan seperti ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data dalam pembangunan daerah.
SIPANTAS diharapkan mampu mempercepat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan akurasi data kemiskinan, serta membuat program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Inovasi ini juga memperlihatkan komitmen Kabupaten Ngawi untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang kolaboratif dan responsif terhadap masalah sosial. Upaya tersebut menjadi relevan dengan tren penurunan kemiskinan di Ngawi, di mana BPS mencatat persentase penduduk miskin turun lagi menjadi 13,62 persen pada Maret 2025, dengan jumlah penduduk miskin 114,90 ribu jiwa.