Ngawi – Inspektorat Kabupaten Ngawi terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan mengoptimalkan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) melalui sistem digital berbasis Google Drive. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Inspektorat dalam melakukan audit internal, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, sekaligus memastikan rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Selama ini, proses pemantauan TLHP masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kurangnya kontrol dan rekap data yang sistematis. Akibatnya, Inspektorat kesulitan mengidentifikasi OPD mana saja yang telah atau belum memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan. Kondisi ini berpotensi menghambat penyelesaian tindak lanjut serta memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menjawab permasalahan tersebut, Inspektorat Ngawi menghadirkan inovasi berupa layanan online yang terintegrasi melalui Google Drive. Sistem ini memuat berbagai komponen penting, seperti nomor dan judul laporan hasil pengawasan (LHP), tanggal pelaksanaan, temuan, rekomendasi, hingga status tindak lanjut. Selain itu, OPD juga diwajibkan mengunggah dokumen pendukung sebagai bukti pemenuhan rekomendasi, yang kemudian diverifikasi melalui mekanisme checklist oleh auditor.
Dengan sistem ini, proses monitoring TLHP menjadi lebih transparan dan terstruktur. Inspektorat dapat dengan mudah memantau perkembangan tindak lanjut setiap OPD secara real-time, sekaligus mengidentifikasi instansi yang belum memenuhi kewajibannya. Hal ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga meningkatkan akurasi data serta memudahkan koordinasi antar pihak terkait.
Melalui inovasi ini, Inspektorat Kabupaten Ngawi berharap dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hasil pengawasan. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu mendorong perbaikan kinerja OPD serta memperkuat peran Inspektorat dalam memastikan setiap rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti secara optimal, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan daerah semakin baik.