Ngawi, 19 Maret 2024 – Dalam upaya meningkatkan efektivitas program pembangunan di bidang perekonomian, digelar rapat sinkronisasi usulan aspirasi masyarakat dengan program kegiatan perangkat daerah tahun 2025. Rapat yang dihadiri oleh 17 orang perwakilan Kecamatan dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut membahas secara komprehensif berbagai usulan yang diajukan oleh masyarakat.
Pada pembahasan usulan aspirasi masyarakat, terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus perhatian:
- Prioritas Pertanian Ramah Lingkungan: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengusulkan prioritas untuk program Pertanian Ramah Lingkungan. Usulan tersebut akan memperhatikan spesifikasi barang yang diminta, seperti traktor, yang diharapkan akan memudahkan penghitungan pagu anggaran. Lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) juga akan diakomodir, dengan penekanan pada desa yang belum pernah mendapat alokasi sebelumnya.
- Pengembangan Potensi Pariwisata: Usulan dari Dinas Pariwisata akan diakomodir secara menyeluruh, dengan penyesuaian terhadap potensi masing-masing desa pengusul. Potensi pariwisata terbaik saat ini teridentifikasi berada di daerah Ngawi Selatan.
- Dukungan untuk Kelompok Tani: Usulan dari Dinas Perikanan dan Peternakan akan mengutamakan dukungan kepada Kelompok Tani yang terdaftar di Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian).
- Fasilitasi UMKM Budidaya Jamur: Masukan dari Kecamatan Pangkur menyoroti UMKM Budidaya Jamur yang menyerap banyak tenaga kerja muda. Usulan tersebut akan diakomodir untuk difasilitasi pemasarannya.
- Dukungan bagi UMKM: Usulan dari Dinas Koperasi dan UMKM akan diakomodir secara menyeluruh, dengan perhatian khusus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Transparansi dalam Penolakan Usulan: Kecamatan Bringin menekankan pentingnya memberikan keterangan yang jelas terkait usulan yang ditolak, untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
Sinkronisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah Ngawi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta mengoptimalkan program pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan sinergi antara usulan aspirasi masyarakat dan program kegiatan perangkat daerah, diharapkan dapat tercapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.