Author name: administrator bidang

Ngawi, 10 Februari 2025 – TPID Kabupaten Ngawi mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring bersama Kemendagri dan TPID seluruh Indonesia. Dalam rapat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Ngawi pada minggu pertama Februari mencapai -1,75%. Komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras. Cabai […]

Malang, 6 Februari 2025 – Dalam rangka harmonisasi perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Strategi Program Pembangunan Ekonomi di Hotel Ijen Suites Resort & Convention, Malang, pada 6-7 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam isu strategis pembangunan ekonomi berdasarkan hasil identifikasi

Ngawi – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi turut serta dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah yang berlangsung secara daring. Acara ini digelar bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

Ngawi, 4 Februari 2025 – Bertempat di Wisata Sumber Ketonggo Park, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, telah dilaksanakan acara Penyampaian Salinan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang secara langsung menyerahkan salinan persetujuan tersebut. Turut hadir dalam acara ini Bupati Ngawi, Kepala

Sidoarjo, 30 Januari 2025 –Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan koperasi, kewenangan masing-masing pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah provinsi hanya dapat melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi yang memiliki keanggotaan lintas kabupaten/kota.  Sebagai bagian dari upaya penguatan koperasi, Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi