Kegiatan Bidang Perekonomian

Ngawi, 28 November 2024 – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dewan Pengupahan Kabupaten melaksanakan rapat pra-persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2025. Rapat ini digelar sebagai langkah awal sebelum menetapkan UMK yang sesuai dengan regulasi terbaru serta kondisi ekonomi terkini. Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi […]

Ngawi, 25 November 2024 – JFU Bidang Perekonomian Kabupaten Ngawi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ngawi. Rakor ini membahas langkah antisipasi pemerintah daerah terhadap potensi inflasi akibat berbagai faktor, seperti bencana hidrometeorologi, pelaksanaan Pilkada, serta perayaan Natal

Ngawi – Kepala Bidang (Kabid) dan Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Ngawi menghadiri Sarasehan bertema “Geopark dan Geoheritage Kabupaten Ngawi” pada Kamis, 21 November 2024. Acara yang berlangsung di Pendopo Wedya Graha ini dihadiri langsung oleh Pjs. Bupati Ngawi dan Ikatan Alumni ITB. Dalam kegiatan ini, tema utama yang diangkat adalah potensi

Ngawi – Bappeda yang dalam hal ini diwakili oleh JFT Bidang Perekonomian menghadiri Rapat Sosialisasi Hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Ngawi Tahun 2024 yang digelar pada Rabu, 20 November 2024, bertempat di Kurnia Convention Hall. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan untuk membahas hasil analisis ketahanan pangan di

Ngawi, 18 November 2024 – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rakornas ini membahas perkembangan inflasi di Indonesia, khususnya pada minggu ketiga bulan November 2024, serta langkah strategis yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga. Badan Pusat

Mojokerto, 14-15 November 2024 – Bappeda Kabupaten Ngawi, yang diwakili oleh JFU Bidang Perekonomian, turut berpartisipasi dalam Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur ini berlangsung di Hotel Ayola Sunrise, Mojokerto. Sosialisasi ini menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra lingkup perekonomian Provinsi Jawa

Ngawi, 4 November 2024 – TPID Kabupaten Ngawi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, membahas tren inflasi berdasarkan pemantauan proxy inflasi pada minggu ke-5 bulan Oktober 2024. Rakornas yang dipimpin oleh Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian, mengidentifikasi kenaikan harga pada beberapa komoditas

Ngawi – 4 November 2024, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian, memberikan arahan penting terkait kenaikan harga beberapa komoditas bergejolak yang mulai terjadi di sejumlah daerah, terutama

Madiun, 30 Oktober 2024 – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi yang diwakili oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) bidang perekonomian turut serta dalam rapat koordinasi pembentukan Komite Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota se-Bakorwil I Madiun. Pertemuan ini berlangsung pada Rabu, 30 Oktober 2024, bertempat di ruang rapat Wilis, Bakorwil Madiun. Rapat koordinasi ini bertujuan mendorong

Surabaya – Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif dan menjawab berbagai tantangan di bidang ekonomi dan sumber daya alam (SDA), Bappeda Provinsi Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis isu-isu strategis di sektor tersebut. FGD ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur