Kegiatan Bidang PPM

Rabu 12 februari 2025 Kecamatan Mantingan melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2025 bertempat di Pendopo Kecamatan Mantingan dihadirkan secara langsung oleh Kepala Desa sekaligus sebagai Delegasi Musrenbang Desa, anggota DPRD Kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan, Forkopimcam, Perwakilan Perangkat Daerah koordinator wilayah di kecamatan, Tokoh masyarakat/tokoh agama, Kelompok Masyarakat termarginalkan yang terdiri dari Unsur Ormas Perempuan, Forum

Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) adalah forum lintas Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan dalam lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Forum ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran, meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta mendukung penyusunan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut serta penerapan sembilan tatanan Kabupaten sehat yang terintegrasi antar lintas sektor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

Bertempat di Aula Bappeda Kab. Ngawi, Kabid PPM Erna Indrawati melaksanakan desk terhadap 12 OPD terkait rencana aksi dan tagging pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2025, Rabu (15/1/2025). Desk ini diselenggarakan dalam rangka menentukan skala prioritas program penanggulangan kemiskinan, memfasilitasi koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan serta memastikan upaya penanggulangan

Sesuai Amanat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama  mendasar Asta Cita  Presiden ” Memperkuat Pembangunan SDM di bidang Pendidikan”,  Ngurah Ayu Raianawati JFT bidang PPM mengikuti  Rapat Koordinasi PPG Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2025 pada hari Selasa,14 Januari 2025 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. Dalam rapat tersebut disampaikan jumlah guru PAI

Bertempat di Ruang kecil Bappeda Kabupaten Ngawi, Senin (13/1/2025) Kepala Bidang PPM Erna Indrawati memimpin rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulan empat tahun 2024. Pelaporan triwulan empat tersebut sebagai dasar pelaporan ke kementerian Bina Bangda melalui aplikasi e-SPM. Disampaikan oleh Erna Indrawati bahwa persentase capaian SPM Kabupaten Ngawi pada tahun 2024

Stunting menjadi salah satu dari lima prioritas nasional dalam permasalahan di bidang kesehatan. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Stunting tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah pada

Bertempat di Hotel Aria Centra Surabaya, Rabu-Jumat (13-15/11/2024). Rapat dibuka oleh Kabid PPM Bappeda Provinsi Jawa Timur Kukuh Tri Sandi mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur serta dihadiri oleh Perangkat Daerah pengampu SPM lingkup Pemerintah Provinsi Jatim, Bappeda serta bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Jatim. Acara ini di adakan untuk mereviu hasil pelaksanaan SPM pada triwulan III

Bertempat di Grand Swiss-bel hotel Darmo Surabaya, Senin-Rabu (14-16/10/2024) gelaran Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Regsosek melalui Aplikasi SEPAKAT dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jatim Andika P Herlambang serta dihadiri oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jatim dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jatim. Acara ini di adakan untuk mengimplementasikan pemanfaatan data sektoral yang ada pada data Regsosek melalui

Posyandu (pos pelayanan terpadu) merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan puskesmas yang memberikan pelayanan setiap hari, posyandu hanya melayani setidaknya 1 kali dalam sebulan. Dalam kunjungan

Dalam rentan kurun waktu 2002-223 Jawa Timur telah mampu menurunkan angka penduduk miskin ekstrim sebesar 3,74 persen poin. Berdasar data BPS Maret 2024 kemiskinan ekstrim Jatim 0,66 persen lebih baik dari capaian nasional 0,83 persen. Pada rapat koordinasi upaya penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di wilayah Bakorwil I Madiun, Kamis (26/9/2024) Kepala Bidang PPM Bappeda

Pjs Bupati Ngawi Tiat S, Suwardi melakukan audiens dengan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kab. Ngawi termasuk Kepala Bappeda Indah Kusuma Wardhani di Ruang kerja Bupati, Jumat (27/9/2024).  Kepala bappeda menyampaikan program kegiatan srunting dan kemiskinan yang ada di Ngawi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui progres penurunan stunting, upaya serta inovasi yang telah dilakukan pemerintah. Dalam

Monev Percepatan Penurunan Stunting Semester 1 Tahun 2024 Bakorwil Madiun dilaksanakan di Ruang Rapat Bakorwil I Madiun, Kamis (26/9/2024). Kegiatan diikuti 10 kab/ kota yang termasuk dalam Bakorwil I Madiun yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kota Madiun dan Kota Kediri. Metode monev kali

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinkes Jatim), kembali melakukan penguatan implementasi Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS), sebagai langkah preventif mencegah dari penyakit.Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)  merupakan salah satu indikator dalam arah kebijakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan semesta. Dengan mengundang Bappeda dan DInas Kesehatan

Wajib belajar 13 tahun merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun prasekolah atau PAUD dan 12 tahun di sekolah dasar dan menengah. Sebagai upaya untuk mendata serta menarik kembali Anak Tidak Sekolah (ATS), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menggelar FGD Survei dalam rangka Kesiapan Pemda