Pencegahan stunting (red: kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan) penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi kelompok sasaran prioritas. Berdasarkan data Bappenas bahwa untuk mencapai angka prevalensi stunting nasional 14% maka proyeksi prevalensi balita stunting di Jawa
Timur Tahun 2024 harus mencapai setidaknya 14,92. Berdasarkan SSGI Tahun 2022, angka stunting Jawa Timur mengalami penurunan dari angka 23,5 di Tahun 2021 menjadi 19,2. Penurunan ini lebih baik dari proyeksi Bappenas Tahun 2022 dengan angka stunting 20,88. Bersamaan pencapaian ini, terdapat 24 Kabupaten/ Kota yang telah berhasil mengalami penurunan angka stunting dan 14 Kabupaten/ Kota mengalami kenaikan.
Atas dasar itulah pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur mengadakan Rapat Koordinasi Pencegahan Stunting Terintegrasi bertempat di Royal Orchid Garden Hotel & Condominium Kota Batu pada Senin – Rabu (29-31 Mei 2023).
Dalam rapat yang dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin, menyampaikan bahwa apabila seluruh rangkaian kegiatan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial, serta mengedepankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, dan seluruh mitra kerja serta pemangku kepentingan, maka secara optimis dapat dipastikan target yang ditetapkan akan dapat dicapai. Yasin berharap agar informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengidentifikasi langkah kerja bagi penguatan peran dan rencana kerja tim koordinasi, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi.
Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Mohammad Rosyidi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat. Disampaikan Rosyidi bahwa pada tatanan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, konvergensi dijabarkan dalam delapan aksi integrasi melalui internalisasi kegiatan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran.pedoman dalam upaya penurunan prevalensi stunting terintegrasi meliputi analis situasi, rencana kegiatan, rembug stunting, perbup/ perwali tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, perbaikan sistema manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting serta review tahunan. “Delapan aksi ini akan kita nilai sehingga kita dapat mengetahui strategi/ program kerja Kabupaten/ Kota dari segi inspirasi, replikasi dan inovasi”, lanjut Rosyidi.
Sedangkan menurut Ngurah Ayu Rianawati, Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pembangunan Manusia yang hadir mewakili Kabupaten Ngawi pada acara tersebut menyampaikan bahwa Kabupaten Ngawi masuk dalam 14 Kabupaten/ Kota yang mengalami kenaikan angka stunting tahun 2022. Terkait hal tersebut langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Ngawi salah satunya melakukan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting dari sisi pengurangan beban pengeluaran, penambahan pemasukan maupun masalah lingkungan. Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Bappeda serta OPD pengampu program/ kegiatan stunting seluruh Jawa Timur.(PPM)