Pada tanggal 14 September 2023, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) beserta Kabid Rendalev menghadiri Seminar Kualitas Belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang diselenggarakan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Acara ini diresmikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Seminar ini menjadi ajang diskusi penting mengenai perbaikan kebijakan belanja TKD guna mencapai spending better, dan melibatkan narasumber yang kompeten dari berbagai latar belakang, baik praktisi maupun akademisi.
Pertama, Prof. Bambang Brodjonegoro menyampaikan materi tentang Perbaikan Arah Kebijakan Belanja TKD untuk mewujudkan spending better. Beliau membahas strategi-strategi yang dapat diterapkan dalam peningkatan kualitas belanja transfer ke daerah.
Kedua, Dr. Luky Alfirman, Dirjen Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan, menjelaskan Arah Kebijakan TKD Pasca Pengaturan UU 1/2022 tentang HKPD. Materi yang disampaikannya memberikan wawasan tentang perubahan dalam regulasi yang memengaruhi belanja transfer ke daerah.
Ketiga, Ibu Amalia Adininggar, Deputi Bidang Ekonomi di Bappenas, memberikan evaluasi dan rekomendasi kebijakan belanja TKD dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Beliau membahas pentingnya penggunaan dana transfer ke daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Keempat, Ibu Tri Dewi Virgiyanti, Deputi Bidang Pengembangan Regional, membagikan materi tentang praktik baik kebijakan dana perimbangan di negara lain yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Ini adalah upaya untuk memetik pelajaran dari pengalaman internasional dalam mengelola belanja transfer ke daerah.
Kelima, ada sesi berbagi pengalaman dari Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat mengenai tantangan pemanfaatan belanja TKD dalam mendukung program prioritas daerah. Ini memberikan perspektif praktis dari tingkat daerah yang berusaha memaksimalkan manfaat dari belanja transfer.
Seminar ini menjadi wadah penting bagi Kepala Bappeda dan Kabid Rendalev untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perbaikan kebijakan belanja transfer ke daerah, dan untuk saling bertukar pengalaman dengan para ahli dan praktisi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat daerah.