Jakarta, 22 September 2023 – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar sebuah acara penting dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia. Sosialisasi Pengukuran Indeks Harmoni, yang merupakan instrumen vital untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah, diselenggarakan secara daring pada tanggal 22 September 2023 pukul 08:30 WIB.
Acara daring ini diikuti oleh sejumlah pejabat dan perwakilan dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Salah satu peserta yang turut serta dalam sosialisasi ini adalah Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi, Nurul Awuy.
Pengukuran Indeks Harmoni merupakan alat yang sangat penting dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan layanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan anggaran, partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dan keterbukaan pemerintah dalam merespons masukan dari masyarakat.
Dalam sambutannya, Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa Pengukuran Indeks Harmoni adalah kunci untuk mencapai pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk mengedukasi dan memotivasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menerapkan praktik tata kelola yang lebih baik.
Nurul Awuy, yang bergabung dalam acara ini secara daring, mengapresiasi inisiatif Kementerian Dalam Negeri dalam menggelar sosialisasi ini. Ia berpendapat bahwa Pengukuran Indeks Harmoni dapat menjadi panduan berharga bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, terutama di Kabupaten Ngawi.
Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengadopsi praktik tata kelola yang lebih baik, berbasis data, dan berorientasi pada masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang Pengukuran Indeks Harmoni, diharapkan pemerintah daerah akan mampu merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Kementerian Dalam Negeri tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan mereka, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Sosialisasi Pengukuran Indeks Harmoni ini menjadi langkah nyata dalam menjalankan visi pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.