Surabaya, 26 Maret 2024, bertempat di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur (BPPW Jatim), sebuah rapat koordinasi penting digelar untuk membahas permasalahan yang melanda kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Ngawi. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi, bersama dengan perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur (BPPW Jatim) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur.
Kehadiran Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Ngawi pada rapat ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah kawasan kumuh yang menjadi perhatian utama masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi.
Salah satu fokus utama rapat adalah deliniasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Deliniasi ini merupakan proses penentuan batas-batas geografis kawasan kumuh, yang penting untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya rehabilitasi dan pengembangan. Dengan adanya deliniasi yang jelas, diharapkan upaya penanganan kawasan kumuh dapat lebih terarah dan efektif.
Selain itu, rapat juga membahas tentang upaya pengurangan kawasan kumuh secara keseluruhan. Ini mencakup berbagai strategi mulai dari rehabilitasi fisik hingga program sosial-ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di kawasan tersebut. Keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti BPPW Jatim dan DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, sangat penting dalam menyusun dan melaksanakan program-program pengurangan kawasan kumuh ini.
Dalam pernyataannya, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Ngawi menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dan lintas instansi dalam menangani masalah kawasan kumuh. Dia juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan kawasan kumuh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya mengatasi masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Ngawi. Dengan kerjasama dan komitmen semua pihak, diharapkan dapat diciptakan kawasan-kawasan yang lebih layak huni dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Langkah-langkah konkret hasil dari rapat ini diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Ngawi.