LPG 3 kg merupakan salah satu kebutuhan energi penting bagi masyarakat, khususnya bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Ketersediaan dan kestabilan harga LPG bersubsidi menjadi hal yang perlu diperhatikan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses energi secara mudah dan terjangkau.
Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan dalam distribusi LPG 3 kg, seperti sulitnya masyarakat mengetahui lokasi pangkalan resmi, potensi keterlambatan pasokan, hingga adanya penjualan LPG yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi tersebut dapat memberikan dampak bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) menghadirkan inovasi GAS POLL MAS (GAPMAS) atau Gerakan Akselerasi Penyaluran LPG untuk Masyarakat. Inovasi ini hadir sebagai upaya memperkuat pengawasan dan memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan.
GAS POLL MAS (GAPMAS) merupakan inovasi pelayanan publik yang bertujuan mempercepat dan memperbaiki sistem penyaluran LPG 3 kg kepada masyarakat. Inovasi ini menggabungkan pemanfaatan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi LPG agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Salah satu perubahan utama yang dilakukan melalui GAPMAS adalah penyediaan informasi mengenai lokasi pangkalan LPG resmi. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui lokasi pangkalan terdekat yang menjadi tempat penyaluran LPG bersubsidi secara resmi. Hal ini membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya dalam mencari LPG, sekaligus mengurangi risiko kepanikan pembelian akibat ketidakpastian informasi.
Selain memberikan kemudahan akses informasi, GAPMAS juga menghadirkan sistem pengawasan berbasis laporan masyarakat. Melalui kanal aduan, masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan adanya penjualan LPG 3 kg yang tidak sesuai aturan, seperti harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000. Laporan yang disampaikan masyarakat dapat dilengkapi dengan bukti pendukung seperti foto, lokasi pangkalan, dan bukti transaksi. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Tim Satgas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi untuk melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut di lapangan. Dengan sistem ini, pengawasan distribusi LPG tidak hanya bergantung pada informasi informal, tetapi berdasarkan laporan dan bukti yang jelas sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.
Sebelum adanya GAPMAS, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkait pangkalan resmi LPG serta melaporkan dugaan pelanggaran harga. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga ikut berperan sebagai pengawas distribusi energi di lingkungan masing-masing. Pelaksanaan GAPMAS memberikan beberapa manfaat, di antaranya mempermudah masyarakat dalam menemukan pangkalan resmi LPG, meningkatkan pemerataan akses energi hingga wilayah pedesaan, serta memperkuat pengawasan terhadap praktik penjualan yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, inovasi ini juga mendukung terciptanya tata kelola pelayanan publik yang lebih transparan. Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan berdasarkan data dan laporan nyata dari masyarakat, sehingga tindakan pemeriksaan maupun pemberian sanksi dapat dilakukan secara lebih efektif.
GAS POLL MAS (GAPMAS) menjadi inovasi Kabupaten Ngawi dalam menciptakan sistem distribusi LPG 3 kg yang lebih transparan, mudah diakses, dan berkeadilan. Melalui penyediaan informasi pangkalan resmi dan penguatan peran masyarakat dalam pengawasan, inovasi ini mampu meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat pengguna LPG bersubsidi. Dengan adanya GAPMAS, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan LPG sesuai harga yang telah ditetapkan, sementara pemerintah memiliki sistem pengawasan yang lebih efektif untuk menjaga kestabilan distribusi dan harga. Inovasi ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi.