FORUM BAPPEDA INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR

Kamis–Jumat, 11–12 Juni 2026. Bertempat di Hotel Dialoog Banyuwangi, Bappeda Kabupaten Ngawi menghadiri kegiatan Forum Bappeda Indonesia Wilayah Jawa Timur sebagai forum koordinasi dan komunikasi antar-Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam rangka memperkuat sinergi, koordinasi, dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kegiatan dihadiri oleh:

  1. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;
  2. Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi;
  3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev) Bappeda Kabupaten Ngawi;
  4. Unsur terkait lainnya dalam Forum Bappeda Indonesia Wilayah Jawa Timur.

Perjalanan dinas bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
  2. Memperoleh informasi mengenai kebijakan pembangunan nasional yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah.
  3. Memperoleh pemahaman mengenai mekanisme fasilitasi RKPD Tahun 2027 berbasis SIPD.
  4. Meningkatkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pemenuhan data dan dokumen perencanaan melalui SIPD, khususnya e-Dalev SIPD.
  5. Memperkuat dukungan daerah terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN).

Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi bersama Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev) menghadiri Forum Bappeda Indonesia Wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Dialoog Banyuwangi pada tanggal 11–12 Juni 2026.

Kegiatan diikuti oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Forum dilaksanakan sebagai wadah koordinasi dan komunikasi dalam rangka memperkuat sinergi serta harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan materi dan pembahasan dalam kegiatan, diperoleh beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Kebijakan Program Prioritas Nasional

Disampaikan mengenai kebijakan program prioritas nasional yang perlu mendapatkan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan arah kebijakan dan prioritas nasional sehingga program dan kegiatan daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

2. Fasilitasi RKPD Tahun 2027 Berbasis SIPD

Dalam forum disampaikan bahwa proses fasilitasi RKPD Tahun 2027 dilaksanakan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Penggunaan SIPD menjadi bagian penting dalam proses penyusunan, penyampaian, pemeriksaan, dan tindak lanjut dokumen perencanaan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan data dan dokumen yang disampaikan melalui SIPD telah lengkap, akurat, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Keterisian e-Dalev SIPD

Salah satu hal yang ditekankan dalam forum adalah pentingnya keterisian e-Dalev SIPD.

Keterisian e-Dalev SIPD menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses fasilitasi RKPD. Dengan demikian, Perangkat Daerah perlu memastikan data yang berkaitan dengan pengendalian dan evaluasi pembangunan telah diinput dan diperbarui secara lengkap pada SIPD.

Hal tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi pembangunan daerah.

4. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN)

Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) melalui penyelarasan program dan kegiatan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

Dalam penyusunan RKPD, keterkaitan program daerah dengan ProSN perlu diidentifikasi dan ditunjukkan secara jelas sehingga dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap program strategis nasional dapat terukur.

5. Pengukuhan Kepengurusan Forum Bappeda Indonesia Wilayah Jawa Timur

Selain pembahasan substansi perencanaan pembangunan, kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka pembahasan dan pengukuhan kepengurusan Forum Bappeda Indonesia Wilayah Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi, Ibu Indah Kusumawardhani, dikukuhkan sebagai Ketua Forum Bappeda Indonesia Wilayah Jawa Timur.

Pengukuhan tersebut diharapkan semakin memperkuat peran Forum Bappeda Indonesia Wilayah Jawa Timur sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan berbagi praktik dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai tindak lanjut hasil kegiatan, Bappeda Kabupaten Ngawi perlu melakukan beberapa langkah, antara lain:

  1. Menindaklanjuti informasi dan kebijakan program prioritas nasional dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
  2. Memastikan kesiapan dokumen dan data dalam rangka fasilitasi RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2027 melalui SIPD.
  3. Melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan keterisian dan pemutakhiran e-Dalev SIPD.
  4. Memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan, data SIPD, serta hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan.
  5. Melakukan identifikasi dan pemutakhiran program serta kegiatan yang mendukung pelaksanaan ProSN.
  6. Memperkuat koordinasi antar-Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur melalui Forum Bappeda Indonesia Wilayah Jawa Timur.
  7. Menindaklanjuti hasil forum dalam pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Ngawi.

Forum Bappeda Indonesia Wilayah Jawa Timur di Hotel Dialoog Banyuwangi menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar-Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Pokok pembahasan meliputi kebijakan program prioritas nasional, mekanisme fasilitasi RKPD Tahun 2027 berbasis SIPD, pentingnya keterisian e-Dalev SIPD sebagai salah satu persyaratan fasilitasi RKPD, serta dukungan daerah terhadap Program Strategis Nasional (ProSN).

Selain itu, melalui kegiatan ini telah dilakukan pengukuhan kepengurusan Forum Bappeda Indonesia Wilayah Jawa Timur, dengan Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi, Ibu Indah Kusumawardhani, sebagai Ketua Forum Bappeda Indonesia Wilayah Jawa Timur.

Hasil kegiatan menjadi bahan tindak lanjut Bappeda Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, khususnya dalam kesiapan fasilitasi RKPD Tahun 2027 dan penguatan koordinasi dengan Perangkat Daerah.

Scroll to Top