Author name: administrator bidang

Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) didirikan pada tahun 2013 oleh LPPM IPB di bawah koordinasi dan sekaligus penggagas Prof. Dr.Ir. Muladno, MSA. SPR merupakan pengungkit dan agen perubahan dalam pengelolaan kelembagaan dan SDM peternakan menuju terbentuknya usaha peternakan kolektif yang mandiri melalui pendampingan, pengawalan, aplikasi teknologi dan informasi, serta transfer ilmu pengetahuan. Terdapat 16 Kabupaten yang […]

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menciptakan aplikasi Radar Sistem Inovasi Daerah (R-SIDa) Berbasis website untuk mendukung pengembangan inovasi ekonomi lokal atau daerah di Indonesia. “Dengan sebuah sistem inovasi daerah, diharapkan inovasi di daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Koordinator Fungsi Manajemen Proyek Pusat Layanan Teknologi (Pusyantek) BRIN Mohamad

Kepala Bidang Perekonomian, Kepala Bidang PPM dan Kepala Bidang Litbang BAPPEDA Kabupaten Ngawi Menghadiri Penganugrahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi yang diadakan oleh Kementrian PAN RB.  Adapun predikat SAKIP Kabupaten Ngawi masih A. Dalam acara tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin akan mencanangkan reformasi birokrasi (RB) tematik di Istana Wakil Presiden, Senin

Penandatanganan Nota Kesepakatan antara BRIN dan Pemkab Ngawi ttg penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi serta invensi dan inovasi di Kab.Ngawi pada tanggal 28 November 2022 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, BRIN, Jakarta Pusat.  Kerjasama yang sekiranya akan dilaksanakan dengan sinergitas kedua belah yaitu Pelatihan Tenant atau start up Petani MILENIAL di Kabupaten Ngawi dengan fokus

Puja Indah (Pusat Jejaring Inovasi Daerah) Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan mengintegrasikan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sasaran dan