Kegiatan Bidang PPM

Bertempat di Ruang kecil Bappeda Kabupaten Ngawi, Senin (13/1/2025) Kepala Bidang PPM Erna Indrawati memimpin rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulan empat tahun 2024. Pelaporan triwulan empat tersebut sebagai dasar pelaporan ke kementerian Bina Bangda melalui aplikasi e-SPM. Disampaikan oleh Erna Indrawati bahwa persentase capaian SPM Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 […]

Stunting menjadi salah satu dari lima prioritas nasional dalam permasalahan di bidang kesehatan. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Stunting tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah pada

Bertempat di Hotel Aria Centra Surabaya, Rabu-Jumat (13-15/11/2024). Rapat dibuka oleh Kabid PPM Bappeda Provinsi Jawa Timur Kukuh Tri Sandi mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur serta dihadiri oleh Perangkat Daerah pengampu SPM lingkup Pemerintah Provinsi Jatim, Bappeda serta bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Jatim. Acara ini di adakan untuk mereviu hasil pelaksanaan SPM pada triwulan III

Bertempat di Grand Swiss-bel hotel Darmo Surabaya, Senin-Rabu (14-16/10/2024) gelaran Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Regsosek melalui Aplikasi SEPAKAT dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jatim Andika P Herlambang serta dihadiri oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jatim dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jatim. Acara ini di adakan untuk mengimplementasikan pemanfaatan data sektoral yang ada pada data Regsosek melalui

Posyandu (pos pelayanan terpadu) merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan puskesmas yang memberikan pelayanan setiap hari, posyandu hanya melayani setidaknya 1 kali dalam sebulan. Dalam kunjungan

Dalam rentan kurun waktu 2002-223 Jawa Timur telah mampu menurunkan angka penduduk miskin ekstrim sebesar 3,74 persen poin. Berdasar data BPS Maret 2024 kemiskinan ekstrim Jatim 0,66 persen lebih baik dari capaian nasional 0,83 persen. Pada rapat koordinasi upaya penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di wilayah Bakorwil I Madiun, Kamis (26/9/2024) Kepala Bidang PPM Bappeda

Pjs Bupati Ngawi Tiat S, Suwardi melakukan audiens dengan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kab. Ngawi termasuk Kepala Bappeda Indah Kusuma Wardhani di Ruang kerja Bupati, Jumat (27/9/2024).  Kepala bappeda menyampaikan program kegiatan srunting dan kemiskinan yang ada di Ngawi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui progres penurunan stunting, upaya serta inovasi yang telah dilakukan pemerintah. Dalam

Monev Percepatan Penurunan Stunting Semester 1 Tahun 2024 Bakorwil Madiun dilaksanakan di Ruang Rapat Bakorwil I Madiun, Kamis (26/9/2024). Kegiatan diikuti 10 kab/ kota yang termasuk dalam Bakorwil I Madiun yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kota Madiun dan Kota Kediri. Metode monev kali

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinkes Jatim), kembali melakukan penguatan implementasi Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS), sebagai langkah preventif mencegah dari penyakit.Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)  merupakan salah satu indikator dalam arah kebijakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan semesta. Dengan mengundang Bappeda dan DInas Kesehatan

Wajib belajar 13 tahun merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun prasekolah atau PAUD dan 12 tahun di sekolah dasar dan menengah. Sebagai upaya untuk mendata serta menarik kembali Anak Tidak Sekolah (ATS), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menggelar FGD Survei dalam rangka Kesiapan Pemda

Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaanya telah ditentukan oleh daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung operasional layanan publik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi diwakili Bappeda

Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting yang disingkat RAD Penurunan Stunting merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam 5 (lima) tahunan penurunan stunting untuk mewujudkan target penurunan angka stunting. Untuk mempersiapkan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi melalui bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) mengundang Dinas dan Instansi terkait guna membahas Rencana Aksi Daerah Percepatan

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Erna Indrawati mewakili Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Ngawi menghadiri acara Rapat Koordinasi dalam Rangka Penetapan dan Implementasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Batu, Rabu-Jumat (28-30 Agustus 2024). Acara dibuka oleh Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Jawa Timur Kukuh Subardi. Dalam sambutannya disampaikan perlunya membangun sinergi

Dalam rangka mempersiapkan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Bappeda Kabupaten Ngawi melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) melakukan pembahasan kamus usulan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam keikutsertaan pada proses perencanaan pembangunan jangka pendek yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 dengan mengundang Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar dan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut BPS kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok

Bantuan pangan beras merupakan salah satu dari sekian program bantuan ekonomi pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah. Bantuan pangan beras bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan dikelola sepenuhnya oleh Badan Pangan Nasional bersama Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pelaksanaan Pelaporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten/Kota ini wajib bagi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang kriteria daerah Kabupaten/ Kota peduli HAM. Dalam Permenkumham ini juga mengatur pelaporan Kabupaten/ Kota peduli HAM yang meliputi 120 indikator dan 10 hak dasar. Kesepuluh hak dasar meliputi hak atas