Kegiatan Bidang PPM

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Erna Indrawati mewakili Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Ngawi menghadiri acara Rapat Koordinasi dalam Rangka Penetapan dan Implementasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Batu, Rabu-Jumat (28-30 Agustus 2024). Acara dibuka oleh Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Jawa Timur Kukuh Subardi. Dalam sambutannya disampaikan perlunya membangun sinergi […]

Dalam rangka mempersiapkan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Bappeda Kabupaten Ngawi melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) melakukan pembahasan kamus usulan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam keikutsertaan pada proses perencanaan pembangunan jangka pendek yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 dengan mengundang Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar dan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut BPS kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok

Bantuan pangan beras merupakan salah satu dari sekian program bantuan ekonomi pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah. Bantuan pangan beras bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan dikelola sepenuhnya oleh Badan Pangan Nasional bersama Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pelaksanaan Pelaporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten/Kota ini wajib bagi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang kriteria daerah Kabupaten/ Kota peduli HAM. Dalam Permenkumham ini juga mengatur pelaporan Kabupaten/ Kota peduli HAM yang meliputi 120 indikator dan 10 hak dasar. Kesepuluh hak dasar meliputi hak atas

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dan BPS Ngawi utamanya dalam pengentasan kemisakinan terjalin semakin harmonis. Hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan dari tahun lalu. Dalam kesempatan rapat koordinasi penanggulangan kesmikinan di Kabupaten Ngawi dan rilis data kemiskinan tahun 2024 oleh BPS yang diselenggarakan oleh Bappeda Ngawi, Senin (5/8/2024) Wakil Bupati sekaligus

Mendasar Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan bahwa program Wajib Belajar 12 tahun sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan.  Anak Tidak Sekolah (ATS) didefinisikan sebagai anak usia SD/MI sederajat (7-12 tahun), sekolah SMP/MTs sederajat (13-15 tahun), dan SMA/SMK/MA sederajat (16-18 tahun) yang tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. Pemerintah melalui

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono secara simbolis menyerahkan beasiswa mahasiswa miskin berprestasi tahap pertama tahun 2024 Kamis (18/7/2024) di Pendopo Wedya Graha. Turut hadir dalam acara ini delegasi dari beberapa Perguruan Tinggi di Ngawi seperti Institut Agama Islam Ngawi (IAINg), Kampus Moderen, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Islamiah (STITI) dan  perwakilan penerima Bantuan Langsung Tunai(BLT)

Dalam upaya peningkatan data sasaran kemiskinan yang up to date, dilaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) bagi operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seluruh desa di wilayah Kecamatan Paron, Rabu (17/7/2024) di aula kantor Kecamatan Paron. Acara dipandu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Paron. Acara dibuka langsung oleh Camat Paron Arin Royanto,

Pelaporan pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sistem pelaporan untuk Kabupaten/ Kota adalah  Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi