Kegiatan Bidang PPM

Pjs Bupati Ngawi Tiat S, Suwardi melakukan audiens dengan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kab. Ngawi termasuk Kepala Bappeda Indah Kusuma Wardhani di Ruang kerja Bupati, Jumat (27/9/2024).  Kepala bappeda menyampaikan program kegiatan srunting dan kemiskinan yang ada di Ngawi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui progres penurunan stunting, upaya serta inovasi yang telah dilakukan pemerintah. Dalam […]

Monev Percepatan Penurunan Stunting Semester 1 Tahun 2024 Bakorwil Madiun dilaksanakan di Ruang Rapat Bakorwil I Madiun, Kamis (26/9/2024). Kegiatan diikuti 10 kab/ kota yang termasuk dalam Bakorwil I Madiun yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kota Madiun dan Kota Kediri. Metode monev kali

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinkes Jatim), kembali melakukan penguatan implementasi Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS), sebagai langkah preventif mencegah dari penyakit.Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)  merupakan salah satu indikator dalam arah kebijakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan semesta. Dengan mengundang Bappeda dan DInas Kesehatan

Wajib belajar 13 tahun merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun prasekolah atau PAUD dan 12 tahun di sekolah dasar dan menengah. Sebagai upaya untuk mendata serta menarik kembali Anak Tidak Sekolah (ATS), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menggelar FGD Survei dalam rangka Kesiapan Pemda

Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaanya telah ditentukan oleh daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung operasional layanan publik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi diwakili Bappeda

Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting yang disingkat RAD Penurunan Stunting merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam 5 (lima) tahunan penurunan stunting untuk mewujudkan target penurunan angka stunting. Untuk mempersiapkan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi melalui bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) mengundang Dinas dan Instansi terkait guna membahas Rencana Aksi Daerah Percepatan

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Erna Indrawati mewakili Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Ngawi menghadiri acara Rapat Koordinasi dalam Rangka Penetapan dan Implementasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Batu, Rabu-Jumat (28-30 Agustus 2024). Acara dibuka oleh Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Jawa Timur Kukuh Subardi. Dalam sambutannya disampaikan perlunya membangun sinergi

Dalam rangka mempersiapkan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Bappeda Kabupaten Ngawi melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) melakukan pembahasan kamus usulan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam keikutsertaan pada proses perencanaan pembangunan jangka pendek yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 dengan mengundang Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar dan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut BPS kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok

Bantuan pangan beras merupakan salah satu dari sekian program bantuan ekonomi pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah. Bantuan pangan beras bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan dikelola sepenuhnya oleh Badan Pangan Nasional bersama Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.